Viral Ditodong 'Kurang Bayar' Pajak, Publisher Game Indonesia Ingin Pindah ke Luar Negeri

Suara.com - Curhatan petinggi salah satu publisher serta developer game terkenal asal Indonesia baru-baru ini viral di media sosial. CEO Toge Productions, Kris Antoni, curhat di X terkait tuduhan 'kurang bayar' soal pajak.

Curhatan Kris Antoni Hadiputra langsung viral di mana sebagian netizen nampak mendukung postingannya.

Kehebohan bermula saat akun X milik Kris Antoni (@kerissakti) mengeluh soal todongan pajak serta menilai terdapat aturan yang dibuat-buat. Ia mempertimbangkan untuk memindahkan kantor ke negara lain.

"Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yang dibuat-buat membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain. Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I’ve tried my best," cuit Kris Antoni (@kerissakti) pada Rabu (25/02/2026).

Sebagai informasi, Toge Productions merupakan publisher sekaligus developer game dengan banyak karya menawan.

Salah satu game besutan mereka, Coffee Talk, memperoleh ulasan 'Sangat Positif' di Steam. Game milik Toge Productions bahkan memperoleh banyak pujian dari netizen luar negeri.

Toge Productions sudah membesut belasan game termasuk Necronator, Coffee Talk, My Lovely Wife, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Coffee Talk Tokyo, Banyu Lintar Angin - Little Storm, My Lovely Daughter, Azure Saga: Pathfinder, When The Past Was Around, A Space For The Unbound, dan masih banyak lagi.

Publisher tersebut banyak menerbitkan game lokal untuk platform Android, PC, hingga Nintendo Switch.

Kris Antoni membahas mengenai amortisasi pajak dan kapitalisasi biaya pengembangan.

Baca Juga: Viewers Membludak! 4 Game Lokal Ini Bikin Windah Basudara Hype di 2025

"Apabila ada studio game yg tiba-tiba ditodong kurang bayar dengan alasan biaya gaji karyawan selama development wajib diamortisasi, padahal kalian tidak pernah melakukan atau memenuhi syarat untuk mengajukan kapitalisasi biaya development, jangan mau," ungkap Kris Antoni.

"Berdasarkan UU PPh, PMK 72/2023, gaji karyawan di tahap development phase software/game dianggap bagian dari investasi --> wajib diamortisasi sebagai biaya perolehan intangible asset, bukan sebagai biaya operasional. Itulah kenapa sering bikin pusing studio kecil," balas @MySimpleID.

"Wajib diamortisasi apabila kapitalisasinya sudah diakui dan memenuhi syarat. Nah, kapitalisasi aja nga pernah apa yg mau diamortisasi?" tulis petinggi Toge Productions.

Secara sederhana, amortisasi pajak adalah proses alokasi biaya perolehan atas harta tak berwujud (intangible assets) yang dilakukan secara bertahap selama masa manfaatnya untuk dikurangi dari penghasilan bruto.

Jika "penyusutan" digunakan untuk aset fisik (seperti mesin atau gedung), maka "amortisasi" digunakan untuk aset non-fisik. Di Indonesia, aturannya diatur secara spesifik dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 11A.

Kris Antoni menjelaskan, ia awalnya ingin mengambil uang kembalian (restitusi), malah berakhir ditagih utang atau pajak baru.

"Awalnya gue mau restitusi kelebihan bayar pajak, eh dibalesnya pakai intimidasi kalau kita kurang bayar gara-gara development cost menurut mereka 'harus diamortisasi karena jadi aset tak berwujud'. Angkanya fantastis banget. Should I move Toge Productions to Malaysia?" pungkas Kris Antoni. Curhatan viral Kris Antoni menuai beragam komentar dari netizen.

"Negara tidak pernah membantu membangun usaha dan karirmu. Namun saat usaha dan karirmu mulai berjalan, negara mengambil lebih dulu jatahnya melalui pajak," pendapat @A**r**gehe.

"Padahal dari gaji aja dah kena PPh 21, produk aja dah kena PPN, subscription aja dah kena PPN, PPh juga hahaha lagi ngejar target biasanya dah mau akhir periode," cuit @F**r*a29.

"Come on lah Kris, aturan yang dibuat-buat dari mana, coba pelajari dulu aturannya termasuk PSAK 19, baru deh ngomong di publik," kritik @sh**nc*ou.