Meskipun ujian dijadwalkan pada awal November, simulasi resmi TKA secara daring dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen baru dimulai pada 6 Oktober 2025, hanya sebulan menjelang hari-H.
Keterlambatan simulasi ini, ditambah dengan kondisi teknis yang sempat mengalami gangguan saat gladi bersih, menambah kecemasan siswa.
Pembuat petisi mengungkapkan bahwa kebijakan ini menambah tekanan psikologis yang luar biasa dan membuat mereka merasa masa depan pendidikan mereka "dipermainkan" akibat sistem yang dipaksakan tanpa persiapan matang.
4. Jadwal Kelas 12 yang Padat Menambah Beban Belajar
Siswa kelas 12, sebagai target utama TKA, memiliki jadwal akademik yang sangat padat. Banyak sekolah masih mewajibkan ujian praktik, tugas akhir, dan berbagai kegiatan penunjang kelulusan lainnya.
Petisi tersebut menekankan bahwa padatnya aktivitas ini semakin mengurangi waktu yang tersedia bagi siswa untuk secara serius mempersiapkan diri menghadapi TKA.
Waktu yang singkat dan beban kegiatan sekolah yang menumpuk membuat mereka merasa tidak siap sama sekali menghadapi tes yang akan menentukan langkah mereka selanjutnya.
5. Respon Resmi Pemerintah Mengedepankan Semangat Peningkatan Mutu
Meskipun petisi ini telah mendapatkan dukungan massal, pihak berwenang melalui Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, memberikan tanggapan yang bernada optimistis.
Baca Juga: Skandal Korupsi Kemenaker Melebar,Giliran Jurnalis dan Atase di Malaysia 'Diinterogasi' KPK
Toni Toharudin menyikapi petisi tersebut dengan meminta semua pihak untuk menyikapi dengan penuh semangat dan menegaskan bahwa TKA merupakan ikhtiar untuk pendidikan bermutu.
TKA sendiri ditetapkan dengan tujuan mulia untuk menjamin kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk dinilai secara objektif dan terstandar, serta berfungsi sebagai validator nilai rapor untuk seleksi PTN jalur prestasi.
Namun, terlepas dari niat baik pemerintah, petisi ini merupakan wujud nyata dari suara siswa yang menuntut adanya peninjauan ulang, penundaan, atau bahkan pembatalan pelaksanaan TKA 2025 demi memberi mereka waktu yang lebih layak untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan akademik ini.
Kontributor : Rizqi Amalia
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga