-
Sony hadapi gugatan hukum dari gamer di Amerika Serikat terkait harga PS5.
-
Konsumen menuduh Sony meraup keuntungan ganda dari kebijakan tarif impor lama.
-
Perusahaan teknologi lain seperti Nintendo dan Amazon juga terseret polemik serupa.
Suara.com - Sebelum kebijakan lonjakan karena krisis chip memori, harga PS5 meningkat karena masalah 'Tarif Trump'.
Raksasa teknologi asal Jepang, Sony Interactive Entertainment, kini harus menghadapi tuntutan hukum dari para pelanggan.
Gamer di Amerika Serikat baru saja melayangkan gugatan class action yang menuduh Sony mengambil "keuntungan besar" dari kenaikan harga PlayStation 5 (PS5).
Masalah bermula dari kebijakan tarif impor era pemerintahan Trump yang memicu lonjakan harga perangkat elektronik, namun belakangan kebijakan tersebut dibatalkan oleh hukum.
Gugatan yang diajukan di California awal bulan ini menuntut pengembalian dana bagi siapa pun yang membeli konsol PS5 selama periode kenaikan harga tersebut.
Cukup menarik, konflik hukum berakar pada keputusan Sony menaikkan harga PS5 pada Agustus 2025.
Saat itu, Sony berdalih bahwa langkah tersebut diambil karena "lingkungan ekonomi yang menantang."
Namun, situasi berbalik ketika Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6-3 bahwa tarif yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tidak memiliki dasar wewenang sah.
Keputusan pengadilan tersebut mewajibkan pemerintah federal mengembalikan dana tarif kepada perusahaan yang terdampak. Di sinilah letak masalahnya bagi para konsumen.
Baca Juga: 7 HP Murah dengan Sensor Kamera Sony Terbaik April 2026, Foto Dijamin Ciamik
Gugatan tersebut mengklaim bahwa Sony telah membebankan biaya impor tambahan kepada pelanggan, sementara di sisi lain, mereka juga menerima pengembalian dana dari pemerintah.
Praktik ini dinilai menciptakan "keuntungan ganda" yang merugikan dompet gamer.
Penggugat berpendapat bahwa konsumen membayar harga lebih mahal untuk menutupi biaya yang pada akhirnya justru kembali ke kantong perusahaan.
Mengutip Engadget, Sony tidak sendirian dalam menghadapi badai hukum ini. Nintendo sebelumnya telah menghadapi gugatan serupa pada April, meskipun mereka juga balik menggugat pemerintah AS atas kerugian finansial akibat tarif tersebut.
Nama-nama besar lain seperti Amazon, Nike, dan Adidas pun turut terseret dalam polemik serupa.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa hingga kini belum ada bukti Sony sengaja melakukan pelanggaran hukum.
Tag
Berita Terkait
-
Rayakan Satu Dekade Perjalanan, Headphone Mewah Sony WH-1000X The ColleXion Rilis
-
Penjualan PS5 Anjlok usai Harga Naik, Sony Pastikan PS6 Sudah Dalam Pengembangan
-
Sony Xperia 1 VIII Segera Debut, Pakai Chip Terkencang Qualcomm dan Fotografi Premium
-
Penerus Kejayaan Patapon, Ratatan Bersiap ke Konsol pada Bulan Depan
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang