Komdigi Bongkar Alasan Video Kasus Pejompongan Bisa Hilang dari Platform

Video Berisi Fakta Tak Diajukan untuk Dihapus

Syafri menegaskan, Komdigi tidak mengajukan permintaan takedown terhadap video kasus Pejompongan yang memuat fakta atau informasi mengenai peristiwa tersebut.

“Kami dari pemerintah tidak mengajukan konten-konten yang memang berisi fakta atau berita nyata. Kita tidak melakukan takedown itu karena memang muatannya informasi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya untuk menghapus bukti atau membatasi informasi mengenai kasus tersebut dari ruang digital.

Jika kemudian sebuah konten tidak lagi muncul atau hilang dari platform tertentu, Komdigi menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan dan mekanisme moderasi yang dimiliki platform.

“Jadi tidak kita ajukan takedown. Jadi memang ini murni dari platform yang bersangkutan,” tegas Syafri.

Mengapa Video Bisa Hilang dari Platform Digital?

Kasus ini memperlihatkan bagaimana moderasi konten menjadi salah satu mekanisme penting dalam ekosistem teknologi digital.

Platform digital memiliki pedoman komunitas yang menentukan standar konten yang dapat beredar di layanannya. 

Baca Juga: Menkomdigi Ubah Aturan Kuota Internet, Operator Wajib Lindungi Sisa Kuota dan Beri Pilihan Pelanggan

Ketika sebuah unggahan dinilai melanggar ketentuan, platform dapat mengambil tindakan sesuai mekanisme yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, Komdigi menekankan, adanya perbedaan antara konten yang memuat informasi atau fakta dengan konten yang mungkin ditangani berdasarkan pertimbangan aturan komunitas platform, termasuk terkait materi kekerasan atau sadis.

Karena itu, hilangnya sebuah video dari satu platform tidak serta-merta berarti ada permintaan takedown dari pemerintah.

Pada kasus Pejompongan, Komdigi secara tegas menyatakan tidak mengajukan penghapusan terhadap konten yang memuat fakta atau berita nyata mengenai peristiwa tersebut.

Pengguna Juga Bisa Melaporkan Konten

Selain moderasi yang dilakukan platform, pengguna juga memiliki akses untuk melaporkan konten yang dianggap tidak pantas melalui fitur report.

Syafri mengatakan, masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan konten yang dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan platform.

“Masyarakat pun sebenarnya punya hak untuk mengajukan report. Kalau mereka melihat ada suatu konten yang menurut mereka tidak pantas untuk dilihat, mereka bisa melakukan report secara mandiri,” katanya.

Komdigi juga terus melakukan edukasi agar masyarakat lebih cermat dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.

Pengguna diingatkan untuk mempertimbangkan dampak sebelum melihat maupun menyebarkan konten, terutama materi yang mengandung kekerasan. 

Jika menemukan konten yang dianggap tidak pantas atau melanggar ketentuan, masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan yang telah disediakan oleh platform.