Suara.com - Seorang legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, harus ikut bertanggung jawab atas perubahan desain Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta dalam merespons polemik terbaru terkait wacana pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi tahun 2019.
Politikus tersebut menilai, sebagai kepala negara saat revisi dilakukan, Jokowi tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab politik.
Selengkapnya dalam video ini.
Creative/Video Editor: Zahwa/Vanya
Komentar
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Sentil Jokowi Soal Revisi UU KPK: Sebagai Mantan Presiden Tanggung Jawab Itu Tetap Ada
-
PSI Bela Jokowi Soal UU KPK, Tegaskan Revisi 2019 Bukan Inisiatif Presiden
-
Viral, 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps Rumah Jokowi
-
Soal Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Said PDIP: Bicara UU Bukan Selera Kekuasaan
-
DPR Tegaskan Belum Ada Usulan untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
Terkini
-
Viral, 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps Rumah Jokowi
-
Tiga Rumah Nia Daniaty Terancam Disita, Buntut Rp8,1 Miliar Kasus CPNS Bodong
-
Podcast: Korupsi Politik dan Penyimpangan Kekuasaan di Balik Penegakan Hukum
-
Utang Negara Tembus Rp7.282 Triliun di Akhir 2025, Ini Penjelasan BI
-
Ketua BEM UGM Dibuntuti Pria Misterius, Ini Kronologi Dugaan Intimidasi
-
Pengakuan Bahlil Saat Maju Ketum HIPMI: Saya Diledak Karena Jelek
-
Hadirkan 200 Brand, JakCloth Pastikan Tak Ada Nama Thanksinsomnia
-
Go Internasional, Aldi Taher Siap Manggung di Jepang
-
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.282 Triliun, Ini Penjelasan BI
-
DeepTalk Podcast: Hukum Acara Jadi Benteng atau Alat Kekuasaan? Tonton Analisis Tajam Feri Amsari