wawancara / wawancara
Arsito Hidayatullah | Ronald Seger Prabowo
Ilustrasi wawancara. Wasis Setya Wardhana. [Foto: Dok. Citrantara / Olah gambar: Suara.com]

Suara.com - Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia lebih dari setahun belakangan memunculkan berbagai kisah inspiratif dari tengah masyarakat yang berusaha menghadapinya. Salah satu inisiatif menarik itu muncul dari kawasan desa di Jawa Tengah dengan jargon "Jogo Tonggo".

Ini adalah sebuah pengalaman yang dibagikan dari Desa Karangnangka, di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Sebuah inisiatif yang bakal dijadikan percontohan penanganan pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal itu lantaran desa tersebut memiliki sistem tanggap bencana yang dinilai bekerja dengan efektif.

Untuk mengulas inisiatif desa tersebut melawan ganasnya pandemi akibat virus corona, Suara.com beberapa hari yang lalu menggelar sebuah diskusi online. Dalam talkshow bertajuk "Dari Desa Melawan Pandemi Global Covid-19: Pengalaman Jogo Tonggo" tersebut, hadir Wasis Setya Wardhana, koordinator tim relawan Lawan Covid-19 Desa Karangnangka.

Berikut ini kutipan perbincangan bersama Wasis dalam forum digital tersebut yang ditulis ulang dalam bentuk wawancara tanya-jawab:

Bagaimana awalnya sistem pemanfaatan dasawisma untuk pencegahan Covid-19 dalam kaitan program "Jaga Tetangga, Jaga Keluarga" ini berlangsung di masyarakat Desa Karangnangka?

Kita sudah jalan dari 2020 awal, (bulan) Februari kalau tidak salah. Tempat saya itu di Jawa Tengah, kalau dari Jakarta naik kereta 5 jam. Waktu (itu) warga kami di desa saya itu, melihat Covid-19 (sebagai) sesuatu yang ada di kota. Rasanya jauh dari tempat kami, karena kami lihatnya dari televisi dan media yang lainnya.

Cuma, hal itu jadi berubah ketika bulan Maret ada jenazah (yang) meninggalnya karena Covid-19. Meninggalnya di Jakarta, tapi karena beliau, almarhum, asli desa kami, sehingga keluarga menginginkan dikebumikan di desa kami.

Secara tidak langsung (kemudian) di desa kami berpikiran, "Waduh, Covid-19-nya datang." Kan seperti itu. Ya, pasti kondisi waktu itu, bayangkan, kami yang cuma warga di desa, tidak memiliki background di bidang kesehatan. Sedangkan Covid-19 adalah sesuatu yang baru. Bahkan teman-teman di Puskesmas pada waktu itu tidak tahu ini penanganannya akan seperti apa.

Nah, akhirnya dari situ, kita tidak bisa kalau dibiarkan saja. Karena nanti dampaknya gak cuma masalah ngomongin Covid-19 saja, tapi ke sosial juga dan lain-lain. Tatanan hidup yang sudah nyaman di desa ini pasti ada kontraksinya. Nah, akhirnya kami coba menggagas, membuat ini. Program ini sebelum Jogo Tonggo (Jaga Tetangga) sesebetulnya.

Jadi bisa dikatakan, sistem ini sudah terbangun sebelum program Jogo Tonggo digalakkan di Jawa Tengah?

Entah Pak Ganjar pakai Jogo Tonggo (dari desa) ini, atau memang (karena) kita kebetulan satu frekuensi tanpa ketemu. Dahulu kita namanya "Jaga Tetangga, Jaga Keluarga" atau disingkat "Jateng Jaga". Karena aktivitas yang dilakukan intinya itu, menjaga keluarga kita dengan cara saling menjaga di lingkungan tetangga. Timnya tim relawan.

Kenapa tim relawan, bukan tim Jaga Tetangga?

Karena dahulunya (ketika) kita di desa sudah punya program, pas mau jalan butuh dukungan pendanaan, dan kita tidak tahu regulasi yang mendasari agar kami bisa menggunakan pendanaan dari dana desa itu bagaimana? Karena regulasi waktu itu masih sedikit.

Kalau kita bicara (tahun) 2020, waktu awal-awal Covid-19, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Desa. Karena pada waktu itu akhirnya kami nemu SE Nomor 8 (yang) kemudian berubah jadi SE Nomor 11. Di situlah kemudian kita ketemu ada ruang bahwa, "Wah, program kita bisa jalan nih." Karena ada restu melalui SE ini untuk dapat pendanaan dari APBDes.

Dengan dasar itu, akhirnya ada keberanian dari teman-teman di sana?

(Iya) Ada keberanian dari teman-teman perangkat untuk mendukung program ini. Akhirnya kita pakailah dasar regulasi itu, di mana di regulasi itu disebutkan untuk mendanai tim relawan Lawan Covid-19. Makanya kita samain saja namanya. Dari APBDes itu kita (gunakan). Perlengkapan dan operasional posko ini hal yang standar, tapi pada waktu itu tidak standar, karena kita kan gak tau ini mesti ngapain.

Lalu yang kedua, ada donasi. Cuma kadang donasi itu di awal-awal Covid-19 itu tidak terstruktur dan sistematis. Harusnya itu menjadi sesuatu yang baik, tapi malah bisa merangsang kecemburuan sosial. Akhirnya kita masukkan sistem donasi ini menjadi bagian yang kita kerjakan, sampai Pak Kepala Desa kami menurunkan SK Kades khusus menangani pengaturan tentang donasi. Pada akhirnya, basisnya ini harus data dan knowledge.

Pada saat itu lagi dekat dengan masa Idul Fitri. Covid-19 masih baru, dan habis itu masuk ke fase Ramadhan dan Idul Fitri. Pemudik menjadi sesuatu yang ditakutkan pada waktu itu.

Nah, kami melihat bahwa di Kecamatan Kedungbanteng, pemudiknya rata-rata per tahun bisa sampai lebih dari 5.000 orang. Karena kami ada 14 desa. Masa sih, kita bisa mengontrol akses jalan untuk membendung 5.000 orang? Itu dilakukan, tapi di kami kan tidak mungkin menolak. Ketika dia sudah sampai ke desa, masa iya kita gak terima.

Akhirnya, kita memilih untuk tidak memasang palang dan mengusir orang. Kalau memang kemudian dia sudah lolos dari banyak hadangan sampai ke kampung halaman, ya disambut saja. Cuma, sambutan kita harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Basisnya apa sih untuk membuat kebijakan atau bahkan sistem alur seperti ini?

Basisnya harusnya basis data dan knowledge. Knowledge-nya, kita didampingi Puskesmas. Nah, basis datanya ini harus kita dapat. Maka kunci awalnya adalah pemantuan status kesehatan warga. Jadi inti dari "Jaga Tetangga, Jaga Keluarga" itu di sini. Kita menjaga keluarga kita dengan cara ikut memantau kesehatan di lingkungan kita. Cara pemantauannya kita lakukan secara online, melalui grup WA yang dibikin di kelompok terkecil.

Kelompok terkecil di desa kan bukan RT, tapi ada yang lebih kecil lagi yaitu dasawisma (Dawis), yang teorinya sebenarnya 10 rumah, tapi real-nya kan ada lebih dari itu, ada 15-an (rumah). Paling tidak, itu lingkungan terkecil yang memungkinkan monitoring bisa dilakukan dengan frekuensi lebih tinggi dan intens.

Akhirnya kami memilih ibu-ibu dari Dawis untuk menjadi petugas yang melakukan pemantauan kesehatan di lingkungannya. Di awalnya mereka kita bekali pengetahuan dasar tentang Covid-19, sampai pada protokol ketika dia harus melakukan edukasi, yang harus ketemu jaga jaraknya seberapa.

Dari situlah kemudian kami bisa mengambil banyak data, diambil melalui grup WA, tetapi tiga hari sekali dilakukan kunjungan ke 10 sampai 15 rumah. Ketika mereka melakukan kunjungan, kemudian mereka memverifikasi apakah warga yang lapor kesehatannya setiap hari itu benar atau tidak?

Akhirnya ada kunjungan tiga hari sekali dari tim Dawis. Proses itu awalnya masih asing, tapi alasan kami memilih ibu-ibu Dawis salah satunya (karena) akan lebih mudah, emosionalnya nyambung dengan warga. Karena kalau kita pilih RT, yang turun bapak-bapak, mereka cenderung tidak didengarkan. Karena persepsi bapak-bapak kan pola hidupnya tidak sehat.

Kalau yang ibu Dawis ini, kan sudah biasa posyandu, ngurusi lansia dan ibu hamil. Jadi ketika mereka ngomongin kesehatan, ya, bagi warga (mereka) sumber yang terpercaya, walaupun bukan tenaga kesehatan. Edukasinya bisa berjalan dengan baik.

Wasis Setya Wardhana, warga Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, adalah juga pemenang Festival Film Internasional melalui karyanya "Home For All". [Suara.com/Anang Firmansyah]

Dari proses itu, yang kemudian kami dapat adalah warga merasa ada kehadiran pemerintah di situ, dan itu sangat menenangkan. Pada awal Covid-19 itu kan kita malah takut kalau ketahuan kondisi kita kaya apa. Nanti dijauhi tetangga malah. Pemerintah juga masih bingung, nonton TV atau media sosial isinya itu.

(Jadi) Kehadiran mereka itu cukup menenangkan, atau minimal bisa memberikan informasi sebenarnya Covid-19 itu seperti apa sih. Edukasi itu berjalan, dan tim kami punya data yang sangat kuat untuk memonitor kondisi warga Karangnangka setiap hari.

Pada awal-awal Covid-19 ini kan banyak sekali istilah, ada ODP, ada PDP, OTG. Itu bagaimana menjelaskannya ke warga?

Distorsinya (memang) sangat tinggi. Pemahaman dari pusat sampai ke desa itu bisa berbeda. Perlu ada satu pemahaman yang sama, agar warga memahami apa itu ODP, PDP, dan bagaimana ketika warga menjadi status itu. Ini sangat berguna, sehingga orang tidak panikan ketika mengetahui tetangganya ODP. Sudah ada alurnya, tinggal dijalankan.

Nah, soal bantuan, bagaimana mendistribusikan donasi agar sampai kepada orang yang tepat?

Dahulu mungkin ada istilah orang yang "terdampak Covid-19". Kami yang di desa akan merasa terdampak semua. Kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling terdampak. (Maka) Perlu ada kesepakatan bersama masyarakat, ini lho ya, ternyata ada saudara kita yang lebih terdampak daripada kita.

Kesepakatan itu harus diinisiasi oleh sebuah sistem dan aturan. Nah, ini yang menjadi produk, sehingga pendistribusian berbagai bantuan itu bisa tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan. Tetangga saya dapat, kok kenapa saya tidak? (Pertanyaan) Itu kemudian bisa terjawab secara gamblang. Ketika kita masuk dalam status ODP, orang tersebut satu keluarga kan harus dikarantina mandiri di rumah.

Pada waktu SOP-nya seperti itu, kemudian muncul pertanyaan: kalau harus dikarantina selama 14 hari dan kerjanya tidak mendapatkan gaji, hanya serabutan, ini mau makan apa? Kalau cuma mengandalkan tetangga yang baik hati (bagaimana); iya kalau baik hati. (Maka) Harus ada jaminan dari relawan.

Kalau kamu nyuruh orang stay di rumah 14 hari, tidak melakukan aktivitas produksi, ya harus dicukupi kebutuhannya. Kami punya lumbung sembako dari hasil donasi. Kita kumpulkan, standby, manakala ada warga kami yang benar-benar masuk kriterianya, kita bagikan sembako (itu).

Lalu bagaimana pengimplementasian data dari Dawis tersebut kepada warga?

Jauh sebelum pemerintah menggunakan warna untuk menentukan zonasi seperti hijau, kuning dan merah, kita sudah melakukan itu. Jadi, data yang kita dapat dari Dawis, kita gunakan rujukan untuk pengambilan keputusan dari hasil pemantauan data. Sebenarnya ini jatuhnya kan seperti PPKM Mikro.

Ada zona hijau, kuning dan merah. Dahulu kita pakai itu. Dari hasil pendataan, kita bisa mengelola klaster-klaster wilayah, sehingga upaya pencegahan dan penanganan jauh lebih efektif. Misal di klaster hijau, mereka bisa beribadah seperti biasa. Musala tidak perlu ditutup, yang penting jaga jarak. Tapi ketika klaster Dawis kamu lagi merah, ya, sementara musalanya off dulu ya.

Dan itu disampaikan basis data. Jadi tidak ada itu isu, ngomong melarang orang untuk salat atau segala macam, tidak ke situ. Kalau di desa (itu) kan rawan. Kalau ini kan, warganya sadar sendiri kok wilayahnya lagi banyak yang sakit, (karena) itu aktivitas sosial bersamanya harus kita kurangi.

Jadi seperti reward dan punishment. Kalau kita bisa menjaga kesehatan lingkungan, kita bisa melakukan aktivitas sosial normal lho. Dan itu yang sedang berjalan sekarang, PPKM Mikro, alhamdulillah nge-pasin. Warga sudah terbiasa dengan sistem ini.

Komentar