Alasan Anak Buah Jokowi "Sembunyikan" Nama Anggota DPR hingga Elite Media dalam Operasi Senyap Ferdy Sambo

SuaraBandung.id - Kekuatan Ferdy Sambo sebagai jenderal luar biasa besar pengaruhnya. Banyak lembaga negara terkecoh dan nyaris percaya 100 persen tentang alasan mengapa Brigadir J harus dihabisi.

Ferdy Sambo rupanya bukan hanya mengkondisikan seluruh gerbongnya di tubuh Polri, tetapi juga merangsek ke DPR dan media massa.

Dari banyak keterangan, Ferdy Sambo rupanya sempat menghubungi sejumlah pejabat dan pentolan media massa. 

Irjen Ferdy Sambo pasca insiden pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu, membuat skenario sangat cepat untuk mempengaruhi para pejabat publik agar percaya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, apa yang dilakukan Ferdy Sambo adalah untuk  cipta prakondisi.

Hal itu dilakukan Ferdy Sambo untuk menguatkan jika skenarionya dalam kasus tersebut adalah benar dan sesuai skenario. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD di ruang MKD DPR Kompleks Parlemen, Kamis (25/8).

Meski sudah membuka kejadian di 8 Juli 2022, Mahfud MD memilih "menyembunyikan" siapa saja yang dihubungi Ferdy Sambo.

Ketua Kompolnas ini menolak menyebutkan nama-nama mereka yang sempat dihubungi Irjen Ferdy Sambo setelah pembunuhan itu terjadi.

Baca Juga: Pemerintah Masih Bimbang soal Kenaikan Harga BBM Subsidi: Hitung-hitungannya Nggak Mudah

Mahfud MD datang ke parlemen untuk memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Menteri asal Madura ini sesuai agenda harus mengklarifikasi pernyataan dia sebelumnya yang menyebut ada anggota dewan yang dihubungi Sambo untuk menguatkan skenario kasus pembunuhan Brigadir J.

Menurut Mahfud, anggota DPR hanya satu dari sejumlah pihak yang sempat dihubungi Sambo usai insiden pembunuhan Brigadir J. 

Di sana kata Mahfud MD, termasuk Kompolnas, Komnas HAM, hingga jajaran elit redaksi media. 

Namun, Mahfud MD menolak menyebut nama anggota dewan yang dimaksud lantaran berasalan tidak memiliki kewajiban untuk bicara terkait nama.

"Saya punya nama. Tapi, tidak saya sebut. Karena saya hubungi yang bersangkutan, tidak diangkat sehingga kalau saya sebut tidak etis," tegas anak buah Presiden Jokowi, Kamis (25/8).

Ia berdalih tidak memiliki kewajiban memenuhi panggilan DPR dan memberi keterangan dalam kasus tersebut. 

Sebab dalam kasus ini kata dia, MKD tak memiliki nama atau pihak terlapor yang akan dimintai keterangan.

Karena itu, dalam sidang di MKD ia memutuskan hanya berbicara substansi dalam kasus anggota dewan diduga dihubungi Sambo usai insiden Duren Tiga.