Terdakwa Hendra Kurniawan Dijerat UU ITE dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

SuaraBandungBarat.id- Terdakwa Hendra Kurniawan didakwa Jaksa penuntut umum (JPU) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Brigjen Pol Hendra Kurniawan menjalani sidang perdana dengan pembacaan dakwaan dari jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022). Hendra Kurniawan didakwa oleh dua pasal sekaligus.

Dalam dakwaan primer kesatu, Hendra Kurniawan didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, pada dakwaan primer kedua, Pasal 233 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ancaman hukuman jika memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Pada surat dakwaan yang dibacakan JPU secara bergantian tersebut, terdakwa berperan menggantikan DVR kamera pemantau (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar lokasi kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di Duren Tiga Jakarta Selatan.

Bahkan Hendra Kurniawan bahwa salah satu CCTV menampilkan tayangan Brigadir J yang masih hidup usai terdakwa Ferdy Sambo sampai di rumah dinasnya. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa tayangan CCTV itu berbeda dengan kronologi yang sudah diskenariokan Ferdy Sambo.

Dalam sidang tersebut, Ketua Manjelis Hakim Ahmad Suhel lalu menanyakan kepada Hendra Kurniawan, apakah mengerti maksud dari dakwaan JPU tersebut.

"Saya mengerti, dan untuk eksepsi saya serahkan kepada kuasa hukum," kata Hendra di hadapan majelis hakim.

Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat mengaku tidak akan melakukan eksepsi untuk surat dakwaan tersebut. (*)

Baca Juga: Tiga Anak Dilaporkan Mengalami Gagal Ginjal Akut Misterius

Sumber: ANTARA berjudul Hendra Kurniawan dengan UU ITE dalam kasus Brigadir J