Pasca Kebakaran TPA Sarimukti, Pemkab Bandung Barat Jajaki Kerja Sama untuk Pengelolaan Sampah Jadi Biogas

SUARA BANDUNG BARAT - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat siap menjajaki peluang kerja sama dengan investor asal Kanada untuk menanggulangi masalah sampah.

Selepas kebakaran melanda Tempat Pembuatan Akhir (TPA) Sarimukti yang sekarang ini padam, masalah sampah masih jadi perhatian Pemda Kabupaten Bandung Barat.

Konsorsium perusahaan asal Kanada berencana membuat teknologi pengolahan sampai menjadi energi biogas dan listrik.

Pengolahan sampah menjadi bahan bakar ini dinilai sebagai langkah inovatif untuk mengurangi penumpukan limbah rumah tangga.

Sebagai informasi, jatah pengiriman sampah wilayah Bandung Barat ke TPA Sarimukti semakin menipis.

Berkaitan ini, solusi konkret dari pemerintah sangat dinantikan, sebab masih ada 800 ton sampah menumpuk di beberapa wilayah belum terangkut.

Di tengah status darurat sampah menyusul kebakaran TPA Sarimukti, Bandung Barat hanya mendapat kuota pengiriman sampah sebanyak 588 ritase.

Akan tetapi, di mulai per 1 Oktober 2023, jatah pembuangan sampah di KBB tinggal 56 ton lagi atau setara 20 ritase.

"Kami sudah MoU dengan perusahaan asing. Ini akan menjadi solusi persoalan sampai di Bandung Barat. Intinya, mereka akan jadikan sampah jadi bahan bakar," kata Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif seperti dilansir dari AyoBandung.com--jaringan Suara.com.

Baca Juga: Jelang MotoGP Mandalika 2023, Marc Marquez Bicara Peluang Podium

Kebutuhan yang diperlukan industri pengolahan sampah asal Kanada ini mencapai 1.500 ton per harinya.

Angka ini, tentu saja melebihi produksi sampah yang dihasilkan di Bandung Barat, yakni 150 ton per hari.

Adapun, untuk menutupi kebutuhan tersebut akan dipenuhi oleh daerah lainnya, seperti Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung.

Arsa pun berharap dengan adanya industri pengolahan sampah ini tidak ada lagi skema penanggulangan secara open dumping di Sarimukti.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Ibrahim Aji mengatakan, penjajakan kerja sama itu akan ditindaklanjuti dengan survei kesiapan lahan.

Sebab, dikatakan Ibrahim Aji, investasi penanganan sampah tersebut membutuhkan tanah sedikitnya 10 hektar.

"Nanti mereka akan datang ke kita sekitaran bulan Oktober, untuk melihat kesiapan administrasi lanjutan serta lokasi lahan paling ideal. Baru nanti dijadwalkan  kapan infrastruktur dibangun," katanya. (*)