Bupati Meranti: Kementerian Keuangan Isinya Iblis atau Setan, Jangan Ambil Lagi Minyak di Meranti

Bupati Meranti Muhammad Adil bikin heboh media sosial. Karena lembaga negara isinya setan dan iblis.

Adil menyebut hal itu lantaran merasa daerah yang dipimpinnya diperlakukan tidak adil oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani.

Muhammad Adil ramai diperbincangkan publik usai menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu isinya setan dan iblis saat rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia.

Awalnya, Adil mempertanyakan langsung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman perihal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti dengan Kemendagri dan Kemenkeu.

Muhammad Adil mengklaim, Kepulauan Meranti Provinsi Riau memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tapi tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah.

Lantaran daerah yang dipimpinnya diperlakukan tidak adil, Muhammad Adil pun menyebut Kemenkeu isinya setan dan iblis.

Tak hanya itu, Bupati Meranti tersebut juga meminta kepada pemerintah pusat agar tidak usah lagi mengambil minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti.

“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu,” ucap Muhammad Adil.

Selain menyebut Kemenkeu setan dan iblis, berikut sejumlah pernyataan kontroversial Bupati Meranti Muhammad Adil dalam rapat koordinasi dengan Kemenkeu, dilansir dari Suara.com :

Baca Juga: Prediksi Argentina vs Kroasia di Semifinal Piala Dunia 2022: Duel Pengaruh Messi vs Modric

1. Jangan Hisap Uang Kami

Bupati Meranti ini lebih memilih hidup dari usaha sendiri daripada mengandalkan pemerintah pusat yang menurutnya sudah mengeksploitasi Meranti.

“Gapapa, kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap oleh pusat,” tegas Adil.

2. Serahkan Meranti ke Negara Tetangga

Saking ‘hopeless-nya’, Muhammad Adil meminta pemerintah pusat untuk menyerahkan Meranti ke negara tetangga.

“Bapak mau tahu, akibat pandemi covid, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia, 41 ribu penganggurannya, kalau bapak nggak mau mengurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” katanya.