Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, menilai pentingnya mengembalikan pada sistem pemilu yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan di tengah polemik wacana sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Pria yang lebih dikenal dengan panggilan JK tersebut tidak menampik soal maraknya uang yang beredar dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon," kata JK usai menghadiri Dies Natalis ke 25 Universitas Paramadina di Kampus Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Januari 2023.
"Jadi itu kadang-kadang tidak objektif," imbuhnya.
Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali memaparkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka dan tertutup.
Menurut pria kelahiran Bone tersebut, kalau sistemnya tertutup, maka yang menentukan nomor urut, baik nomor 1, nomor 2, atau nomor terakhir, adalah partai.
"Kalau dulu itu sering dikatakan itu nomor kopiah dan nomor sepatu," katanya lagi.
Sedangkan sistem proporsional terbuka maka yang menentukan sesorang lolos menjadi anggota dewan adalah pemilih.
Sistem terbuka, lanjut JK, juga membuat para calon ikut berkampanye. Sedangkan kalau tertutup, yang berkampanye adalah partai.
Baca Juga: Tak Perlu Modal Besar! Inilah 3 Ide Bisnis yang Cocok bagi Mahasiswa
"Jika tertutup, maka calon tidak ikut turun. Misalnya calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu," ungkapnya lagi.
Lebih jauh, JK juga menanggapi soal biaya para calon yang kadang membutuhkan biaya yang besar.
Menurut JK, biaya tersebut tentu saja ada. Tapi JK juga menilai, jika calon tersebut mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, maka calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit.
"Apalagi di sistem dapil kan. Jika orang itu mengabdi di dapilnya jauh-jauh hari sebelumnya maka dia tidak perlu uang banyak," ujar Ketua PMI tersebut.
"Uang juga kadang disebabkan oleh persaingan internal. Makanya saya istilahkan jeruk makan jeruk," pungkas JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif