Suara.com - Menjelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, publik digegerkan dengan wacana sistem proporsional tertutup yang digaungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wacana ini lantas disambut dengan tangan terbuka oleh PDI Perjuangan, tapi ditolak mentah-mentah oleh delapan partai lain yang ada di parlemen.
Menanggapi gaduh wacana pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK turut angkat bicara. Pada kesempatan ini, JK membeberkan sisi baik dan buruk dari setiap sistem pemilu terbuka maupun tertutup.
Sebagai orang yang pertama kali mengusulkan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka, JK mengungkapkan jika sistem tersebut juga memiliki nilai negatif.
"Dulu kan tertutup, pertama kali mengusulkan terbuka saya waktu jadi ketua umum," ujar JK seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube tvOneNews pada Selasa (10/1/2023).
"Yang terbuka itu, jeruk makan jeruk," sambungnya.
Meskipun memiliki nilai negatif, tapi JK menyebutkan jika sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang paling tepat digunakan ketimbang sistem proporsional tertutup.
Ia juga turut berpesan agar nilai negatif dalam sistem proporsional terbuka harus hilangkan.
"Jadi sudah benar itu terbuka, yang harus dihindari itu soal negatifnya," terangnya.
Baca Juga: Buka-bukaan Hasto Sebut PDIP Sudah Bahas Soal Capres Bareng Jokowi, Pilih Puan atau Ganjar?
Pada kesempatan ini, JK juga turut menjelaskan soal perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Jika menggunakan sistem proporsional terbuka maka setiap calon yang akan maju dalam kontestasi harus berkampanye sendiri. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, hanya partai lah yang harus berkampanye.
"Supaya orang mengetahui siapa yang dia pilih, yang kedua kalau terbuka calon itu berkampanye sendiri, itu keuntungannya," terang JK.
"Kalau tertutup tentu calon tidak perlu berkampanye, partai yang berkampanye. Jadi segala macam kegiatan oleh partai. Yang paling sulit menentukan nomor-nomor jadi biar mereka bersaing," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Buka-bukaan Hasto Sebut PDIP Sudah Bahas Soal Capres Bareng Jokowi, Pilih Puan atau Ganjar?
-
PDIP Justru Dinilai Kekurangan Kader karena Setuju Proporsional Tertutup, Takut Bersaing dengan Tokoh Parpol Lain?
-
PDIP Panen Kritik Usai Setujui Pemilu Proporsional Tertutup, Dituduh Demi Loloskan Caleg Koruptor?
-
PDIP Diminta Tak Ngotot Soal Sistem Proporsional Tertutup, Dinilai Cuma Menguntungkan Partainya
-
8 Parpol Kompak Tolak Sistem Pemilu Cuma Coblos Partai, Puan Ungkap Alasan PDIP Tak Ikutan
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp20,18 M Disita, Negara Terancam Rugi Rp11,81 M
-
Fenomena Slow Dating: Saat Gen Z Tidak Lagi Terburu-buru Menjalin Hubungan
-
Buron ke Singapura, Ini Tampang Bos THM Planet Batam yang Jadi Buruan Bareskrim dan Interpol
-
Rp660 Juta Digelontorkan Untuk Bangun Huntap Bencana Aceh
-
Tak Perlu ke Toko, Begini Cara Menjajal Galaxy Z Series dari Smartphone
-
KPK Diam-diam Periksa Pejabat Unsoed dan Pihak Swasta di Banyumas
-
Setelah 13 Hari Ditutup, Wisata Bromo Kembali Dibuka untuk Pengunjung
-
Emiten WSKT Selesaikan Bangunan Gedung Siti Baroroh Baried FIB UGM Rampung yang Bernilai Rp131 M
-
Mendagri 5 Hari Hadir di NTT: Pemerintah Pusat Enggak Akan Tinggal Diam, Kita 'Keroyok' Semua!
-
AI Ubah Cara Konsumen Cari Brand, Bisnis Dituntut Makin Adaptif