Suara.com - Menjelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, publik digegerkan dengan wacana sistem proporsional tertutup yang digaungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wacana ini lantas disambut dengan tangan terbuka oleh PDI Perjuangan, tapi ditolak mentah-mentah oleh delapan partai lain yang ada di parlemen.
Menanggapi gaduh wacana pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK turut angkat bicara. Pada kesempatan ini, JK membeberkan sisi baik dan buruk dari setiap sistem pemilu terbuka maupun tertutup.
Sebagai orang yang pertama kali mengusulkan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka, JK mengungkapkan jika sistem tersebut juga memiliki nilai negatif.
"Dulu kan tertutup, pertama kali mengusulkan terbuka saya waktu jadi ketua umum," ujar JK seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube tvOneNews pada Selasa (10/1/2023).
"Yang terbuka itu, jeruk makan jeruk," sambungnya.
Meskipun memiliki nilai negatif, tapi JK menyebutkan jika sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang paling tepat digunakan ketimbang sistem proporsional tertutup.
Ia juga turut berpesan agar nilai negatif dalam sistem proporsional terbuka harus hilangkan.
"Jadi sudah benar itu terbuka, yang harus dihindari itu soal negatifnya," terangnya.
Baca Juga: Buka-bukaan Hasto Sebut PDIP Sudah Bahas Soal Capres Bareng Jokowi, Pilih Puan atau Ganjar?
Pada kesempatan ini, JK juga turut menjelaskan soal perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Jika menggunakan sistem proporsional terbuka maka setiap calon yang akan maju dalam kontestasi harus berkampanye sendiri. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, hanya partai lah yang harus berkampanye.
"Supaya orang mengetahui siapa yang dia pilih, yang kedua kalau terbuka calon itu berkampanye sendiri, itu keuntungannya," terang JK.
"Kalau tertutup tentu calon tidak perlu berkampanye, partai yang berkampanye. Jadi segala macam kegiatan oleh partai. Yang paling sulit menentukan nomor-nomor jadi biar mereka bersaing," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Buka-bukaan Hasto Sebut PDIP Sudah Bahas Soal Capres Bareng Jokowi, Pilih Puan atau Ganjar?
-
PDIP Justru Dinilai Kekurangan Kader karena Setuju Proporsional Tertutup, Takut Bersaing dengan Tokoh Parpol Lain?
-
PDIP Panen Kritik Usai Setujui Pemilu Proporsional Tertutup, Dituduh Demi Loloskan Caleg Koruptor?
-
PDIP Diminta Tak Ngotot Soal Sistem Proporsional Tertutup, Dinilai Cuma Menguntungkan Partainya
-
8 Parpol Kompak Tolak Sistem Pemilu Cuma Coblos Partai, Puan Ungkap Alasan PDIP Tak Ikutan
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar