Presiden Joko Widodo meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi, guna membantu Indonesia cepat mengejar peluang menjadi negara maju.
Demikian disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.
"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi, guna menjadi negara maju.
"Butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya, berubah-ubah akan sangat cepat sekali, dan juga tidak bisa kita cegah lagi. Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri," pinta Presiden.
Indonesia Bisa Terjebak
Dia kembali mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan Presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, layaknya yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini.
"Kalau kita tidak bisa mengubah sistem yang ada, menjadi lebih cepat menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien ya kita akan terjebak kepada middle income trap, padahal peluangnya besar sekali," jelas Presiden.
Dia menekankan bonus demografi akan muncul di tahun 2030, selain itu Indonesia memiliki berkah sumber daya alam yang sesuai dengan tuntutan zaman yakni nikel yang diperlukan untuk baterai kendaraan listrik.
Baca Juga: Viral Video Wanita Seks Oral Sopir di Lampu Merah, Ditonton Ojol Siang Bolong
"Tapi kesempatan itu hanya muncul biasanya dalam satu peradaban, sebuah negara itu hanya sekali. Dan disampaikan kepada saya dari World Bank dari OECD, dari IMF, dari McKenzie semuanya menyampaikan, ‘Presiden Jokowi hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat, tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas, monoton, mohon maaf negara anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus seperti yang terjadi di Amerika Latin’," kata Jokowi.
Oleh sebab itu dia menegaskan karakter ASN harus berubah, tidak monoton dan tidak terpaku rutinitas. ASN diminta inovatif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada.
"Regulasi baik itu undang-undang, permen, perda, nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi, karena sekarang butuh fleksibilitas yang tinggi," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Harga Sepeda Lipat Entry Level Terbaik Berapa? Ini 5 Rekomendasinya di Tahun 2026
- 3 HP Infinix Murah dengan Fast Charging 33W, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Rumor Jadi Kutu Loncat ke PSI, Ini Respon Menohok Dedi Mulyadi
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
Terkini
-
Audio Jadi Bagian dari Gaya Hidup, Menemukan Suara yang Pas untuk Setiap Momen
-
Mengenal Qamaril Adani, Akan Wakili Indonesia di Miss Polo Universe 2027
-
Anak Skena di Cherrypop 2026 Diajak Melek Sampah Plastik Bareng POPSEA
-
Dari Gadis 19 Tahun: Perjalanan 3 Dekade Wanda Ponika Bangun Imperium Berlian
-
Dalam 4 Jam PM2.5 Palembang Melonjak 3 Kali Lipat, Begini Kondisi Terbarunya
-
Revaldo Ditangkap di Apartemen, Polisi Temukan Sabu dan Alat Isap
-
Diisukan Membelot dari Gerindra ke PSI, Dedi Mulyadi Kaget dan Heran
-
Modus Timbang Berat Badan, Pedagang Cimin di Cirebon Diduga Cabuli 7 Anak
-
Pakai Teknologi Kelme K-Loomax, Ini Tampilan Jersey Home, Away dan Third Persib
-
Bukan Perkuat Timnas Indonesia, Adik Mitchell Baker Pilih Hong Kong