Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo disarankan mengambil langkah berani, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Bagi saya, jangan kan menaikan harga BBM. Lebih baik subsidi BBM dicabut saja karena selain membebani anggaran, juga pemanfaatannya sudah tidak tepat sasaran," kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday Thomas Ola Langoday .
Dia mengungkapkan hal ini terkait langkah yang harus diambil pemerintahan baru Jokowi-JK dalam menekan beban anggaran untuk subsidi dari APBN.
Menurut dia, pemberian subsidi merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan kemandirian rakyat, tetapi khusus untuk subsidi BBM, jelas sudah tidak mencapai sasaran sehingga sebaiknya dicabut.
Hal ini terbukti, peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan di tempat, ketimpangan pembangunan semakin lebar dan ketergantungan rakyat semakin tinggi. Ini berakibat pada kemandirian ekonomi semakin lemah.
Artinya, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi ini adalah mencambut pemberian subsidi BBM yang selama ini hanya dinikmati oleh para pengusaha, dan orang-orang kaya yang memiliki kendaraan roda empat dalam jumlah yang banyak.
Dana-dana yang selama ini untuk subsidi BBM menurut dia, bisa digunakan untuk subsidi usaha produktif rakyat yang tidak mampu secara ekonomi.
"Subsidi hanya dinikmati masyarakat ekonomi menengah, sehingga yang kaya bertambah kaya dengan jumlah yang semakin sedikit dan yang miskin bertambah banyaknya jumlahnya," ujarnya.
Karena itu, kebijakan mencabut pemberian subsidi BBM adalah solusi yang paling tepat untuk membantu rakyat kecil.
"Jika subsidi BBM ini tetap dipertahankan maka dalam jangka panjang bangsa ini akan semakin tergantung tetapi kurang atau tidak menikmati apa yang diberikan negara," tegas Thomas. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok