Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo disarankan mengambil langkah berani, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Bagi saya, jangan kan menaikan harga BBM. Lebih baik subsidi BBM dicabut saja karena selain membebani anggaran, juga pemanfaatannya sudah tidak tepat sasaran," kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday Thomas Ola Langoday .
Dia mengungkapkan hal ini terkait langkah yang harus diambil pemerintahan baru Jokowi-JK dalam menekan beban anggaran untuk subsidi dari APBN.
Menurut dia, pemberian subsidi merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan kemandirian rakyat, tetapi khusus untuk subsidi BBM, jelas sudah tidak mencapai sasaran sehingga sebaiknya dicabut.
Hal ini terbukti, peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan di tempat, ketimpangan pembangunan semakin lebar dan ketergantungan rakyat semakin tinggi. Ini berakibat pada kemandirian ekonomi semakin lemah.
Artinya, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi ini adalah mencambut pemberian subsidi BBM yang selama ini hanya dinikmati oleh para pengusaha, dan orang-orang kaya yang memiliki kendaraan roda empat dalam jumlah yang banyak.
Dana-dana yang selama ini untuk subsidi BBM menurut dia, bisa digunakan untuk subsidi usaha produktif rakyat yang tidak mampu secara ekonomi.
"Subsidi hanya dinikmati masyarakat ekonomi menengah, sehingga yang kaya bertambah kaya dengan jumlah yang semakin sedikit dan yang miskin bertambah banyaknya jumlahnya," ujarnya.
Karena itu, kebijakan mencabut pemberian subsidi BBM adalah solusi yang paling tepat untuk membantu rakyat kecil.
"Jika subsidi BBM ini tetap dipertahankan maka dalam jangka panjang bangsa ini akan semakin tergantung tetapi kurang atau tidak menikmati apa yang diberikan negara," tegas Thomas. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri