Suara.com - Pemerintah memastikan akan tetap melanjutkan program pengendalian pemakaian BBM subsidi jenis premium dan solar, agar konsumsi sampai akhir 2014 sesuai kuota dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar 46 juta kiloliter.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemerintah tidak berencana menambah kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter itu. "Kalau kuota BBM dinaikkan, maka subsidi akan naik lagi. Subsidi BBM ini sudah terlalu tinggi, harus dikurangi," kata Jero Wacik, seperri dilansir dari laman Setkab.go.id, Selasa (26/8/2014).
Namun Jero membantah anggapan, jika upaya menjaga konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota itu mengakibatkan kelangkaan BBM, sebagaimana terlihat dari banyaknya antrean pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU di daerah.
"BBM nonsubsidi tersedia dengan melimpah. Untuk subsidi memang dikurangi. Jadi, tidak ada kelangkaan BBM," kata Jero.
Ia meminta kesadaran pengguna BBM khususnya kelas menengah ke atas untuk membantu negara dengan mengurangi pemakaian BBM bersubsidi. "Kalangan menengah atas tidak akan miskin kalau beli BBM nonsubsidi. Jadi, bantulah negara untuk mengurangi BBM subsidi," ujarnya.
Menurut dia, kesepakatan kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter sebagaimana tertuang dalam UU APBN-P 2014 memberikan konsekuensi perlunya pengendalian BBM subsidi. Kalau tidak dikendalikan, lanjutnya, maka kuota BBM subsidi akan habis sebelum akhir tahun ini.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengakui, sejak 18 Agustus 2014, Pertamina mengurangi jatah BBM bersubsidi harian SPBU secara prorata. Ia menyebutkan, jatah premium di SPBU-SPBU dikurangi lima persen dan solar antara 10-15 persen.
Pengurangan itu terpaksa dilakukukan, karena kuota BBM subsidi yang semula 48 juta kiloliter telah dikurangi menjadi 46 juta kiloliter dalam APBN-P 2014. “Dengan pengurangan itu, maka diharapkan kuota solar dan premium cukup hingga akhir 2014,” jelas Hanung.
Namun Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina itu menduga, antrean panjang pembeli BBM subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa juga dikarenakan panic buying karena ada isu premium kosong. “Isu ini tidak benar," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Rupiah Akhirnya Perkasa Hari Ini Setelah 3 Hari Meloyo
-
Pabrik New Ethylene Project Diresmikan, Bahlil : Kita Tak Perlu Lagi Impor!
-
Pemerintah Bongkar Penyelundupan Turunan CPO di Priok, Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah
-
HET Pupuk Subsidi Turun, Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi Dukung Langkah Bersejarah Pemerintah
-
New Ethylene Project Diresmikan, Bahlil Curhat Proses Pembangunannya di Depan Prabowo!
-
KJP Plus Tahap II 2025 Cair untuk 707 Ribu Siswa DKI, Cek Nominalnya
-
23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Bakal Dapat Pemutihan Semua?
-
4 Fakta Jusuf Kalla Geram, Tuding Rekayasa Mafia Tanah GMTD Lippo Group
-
Saham PJHB ARA Hari Pertama, Dana IPO Mau Dipakai Apa Saja?
-
PGN Mulai Bangun Proyek Injeksi Biomethane di Pagardewa