Suara.com - Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan (Kiara) menolak rencana pemerintah akan kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal 2015 karena nelayan tradisional semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Kami berharap Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan BBM bersubsidi ini dan memikirkan pengelolaan dan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran kepada nelayan tradisional." kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni.
Ia menjelaskan, semenjak diberlakukannya kebijakan pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi, nelayan semakin sulit mendapatkan bahan bakar kapal, bahkan sebagian besar tidak melaut karena tidak mendapatkan BBM untuk melaut.
"Kami menilai kebijakan menaikkan BBM akan menambah angka kemiskinan masyarakat pesisir, karena biaya melaut semakin tinggi, sementara harga ikan di pasaran tidak mengalami kenaikan karena harga ikan ini masih berdasarkan mekanisme pasar," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini, kantong-kantong kemiskinan berada pada 10.640 desa pesisir dimana 7,78 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau lebih seperempat bagian atau 25,14 persen dari total kemiskinan nasional mencapai 31,02 juta jiwa.
"Seharusnya pemerintah mengkaji dan mencari solusi, bagaimana mengatasi penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi, karena selama ini, sebagian besar BBM bersubsidi hanya dinikmati pengusaha, industri perikanan," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan data Kiara sepanjang 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan anggaran subsidi BBM jenis tertentu sebesar 182 persen, tetapi para nelayan tradisional tidak mendapatkan haknya. Padahal, untuk turun ke laut nelayan harus menyiapkan sedikitnya 60 hingga 70 persen dari total ongkos produksinya.
"Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak peningkatan angka kemiskinan karena keluarga nelayan semakin sulit untuk hidup sejahtera, seiring pada saat harga BBM naik maka secara otomatis harga sembako juga meningkat drastis," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Apa Itu Mini Velo? Ini 4 Rekomendasi Sepeda Paling Bagus dan Awet untuk Bike To Work
-
Koperasi Desa Merah Putih Kini Pasok Lele untuk Program MBG
-
Minyak Dunia Semakin Murah, Harga BBM Gimana?
-
Analisis Timnas Indonesia vs Vietnam: Lini Tengah Kunci Garuda Raih 3 Poin
-
Transisi Ekonomi Hijau Dinilai Mustahil Tanpa Kolaborasi Lintas Sektor
-
5 Lipstik Wardah yang Cocok untuk Ombre, Bibir Lebih Pink dan Tahan Lama
-
Tahan Beli, Emas Antam Harganya Naik Lagi Jadi Rp2,61 juta/Gram
-
CNMA Kantongi Rp2,6 Triliun, Keuntungan Besarnya Ternyata Bukan Bioksop!
-
Dua Aksi Demo Warnai Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 597 Personel
-
Tak Hanya Penggerak Ekonomi, Industri Juga Jadi Motor Konservasi Laut