Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 9,9 triliun pada tahap awal, kemudian ditambah hingga total keseluruhan menjadi Rp 15 triliun.
Dalam besaran anggaran tahap awal sebesar Rp 9,9 triliun tersebut, dibagi ke dalam 2 kategori yaitu, Rp 4,9 triliun untuk keperluan belanja modal ataucapital expenditure (capex) dan Rp 5 triliun untuk belanja barang dan pegawai.
Kemudian, pada tahap kedua pemerintah menambah anggaran kementerian ESDM untuk pos belanja modal sebesar Rp 4,9 triliun menjadi sebesar Rp 9,8 triliun. Sementara belanja barang dan pegawai tetap sebesar Rp 5 triliun. Sehingga total anggaran kementerian ESDM secara keseluruhan ditambah lain-lain menjadi Rp 15 triliun.
Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, kementeriannya telah mendapatkan tambahan modal untuk belanja modal tahun ini sebesar 2 kali lipat.
"Kita itu mendapatkan alokasi tambahan belanja modal dua kali lipat dari Rp 4,9 triliun menjadi Rp 9,8 triliun. Tapi ini tergantung persetujuan dari DPR," ungkap Sudirman saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/1/2015).
"Jadi total keseluruhan budget kita tahun depan adalah Rp 15 trilun. Sebesar Rp 5 triliun itu untuk belanja barang dan belanja pegawai, dan Rp 9,8 triliun belanja modal," lanjut dia.
Sudirman menjelaskan, tambahan anggarabelanja modal tersebut akan dialokasikan untuk keperluan pembangunan infrastruktur migas, listrik, dan energi baru terbarukan konservasi energi (EBTKE).
"Sesuai sub sektornya. Migas, listrik, ada energi baru terbarukan konservasi energi. Listrik itu kita akansupportuntuk transmisi, gardu induk, pelistrikan 48 titik terluar di Indonesia yang selama ini terpencil. Kemudian infrastruktur gas rumah tangga. Kemudian kita akan teruskan konversi minyak tanah, dan bangun jaringan gas rumah tangga," jelasnya.
Untuk menghadapi pelaksanaan anggaran 2015, Sudirman pun mengumpulkan seluruh pejabat di Kementerian ESDM, dengan bertujuan untuk penyamaan visi-misi, sehingga anggaran bisa terserap optimal.
"Kita ingin menghindari serapan rendah seperti tahun kemarin. Oleh karena itu, kepada seluruh leaders tadi diajak bicara bagaimana cara melakukan percepatan-percepatan. Kita menekankan perlunya belajar dari pengalaman tahun lalu, pelepasan tanda bintang (pemblokiran anggaran) itu harus dilakukan sedini mungkin," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar