Suara.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Rofi Munawar meminta tim harga pangan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan mengintensifkan kualitas koordinasi antar instansi, transparansi sistem dan informasi yang real time.
“Berbagai macam tim seperti ini sudah sering dibentuk, namun kendalanya senantiasa berulang dan sama yaitu terkait koordinasi yang lemah, cara kerja yang kurang efisien dan sinkronisasi data yang tidak sesuai satu sama lain. Kita berharap tim harga pangan ini mampu mencari solusi terbaik dalam menekan importasi pangan yang diperlukan, agar akses produksi nasional tetap terfasilitasi dengan baik,” kata Rofi Munawar di Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Sebelumnya, pemerintah membentuk tim harga pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran. Tim ini terdiri atas Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta pengusaha (importir, asosiasi komoditas, perwakilan petani) yang secara berkala memberikan rekomendasi, baik harga jual dan harga beli kepada menteri terkait.
“Tim harga pangan tidak boleh mengambil kesimpulan kebijakan hanya berpijak kepada perspektif harga dan fluktuasi komoditas pangan di pasar, namun harus terintegrasi dengan data serta kemampuan produksi dalam negeri di tingkat petani. Sehingga pada akhirnya tim ini tidak digunakan sebagai rasionalisasi maupun legitimasi terhadap langkah-langkah pemerintah importasi untuk stabilitas harga pangan di pasaran,” ujar Rofi.
Rofi menambahkan tim harga pangan harus mampu bekerja adaptif, akomodatif, dan responsif dalam melakukan stabilisasi harga bahan pokok.
Oleh karenanya, menurut Rofi, dibutuhkan tim yang mampu bekerja dalam pola-pola yang kreatif, memiliki terobosan dan efisien dalam kinerja.
“Mengingat seringkali harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi di tingkat konsumen, bukan hanya karena lemahnya pasokan distribusi dan produksi. Namun, psikologi pasar menghadapi momen-momen tertentu, seperti Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,” tutur Rofi.
Tata niaga pangan nasional, kata Rofi, masih lemah, salah satu sebabnya karena minimnya perhatian pemerintah terhadap komoditas pangan nasional di tingkat off farm (hilir).
Sementara itu, mekanisme kerja tim mengikuti pola penetapan harga patokan ekspor yang saat ini telah berjalan. Hasil rekomendasi harga yang diberikan oleh tim harga pangan, akan dikukuhkan melalui SK dari menteri terkait.
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa