58 Persen Wilayah Kerja Freeport Dikembalikan ke Pemerintah

Suara.com - PT. Freeport Indonesia berencana mengurangi luas wilayah kerja tambang di Papua dari 212,95 ribu hektar menjadi 90.65 ribu hektar, termasuk Blok Wabu yang memiliki potensi 4,3 juta ton biji emas berkadar 2,47 gram per ton. Hal tersebut merupakan salah satu dari enam kesepakatan Freeport dengan Pemerintah Indonesia untuk menciutkan wilayah kerja.

”Kita akan mengurangi luas wilayah kerja tambang kita termasuk Blok Wabu. Menariknya, lahan yang kita berikan ke pemerintah, yaitu blok Wabu, punya kandungan yang cukup besar. Di sana ada cadangan 4,3 juta ton ore dan emas dengan kualitas bagus," kata Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Maroef menjelaskan pengembalian wilayah kerja tambang milik Freeport sekitar 58 persen kepada pemerintah pusat tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam amandemen kontrak karya. Dengan adanya pemberian lahan tersebut, wilayah kerja tambang Freeport hanya 42 persen dari 212,95 ribu hektar menjadi 90,36 ribu hektar.

"Di kontrak karya pertama kami memiliki 2,6 juta hektar lahan operasi dan pada nantinya kami hanya memiliki 90,36 ribu hektar. Kedepannya kami akan tetap patuh dan taat akan regulasi yang berlaku di Indonesia," kata dia.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan setelah pengembalian lahan disepakati, wilayah kerja akan diberikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat akan memerintahkan pemerintah daerah untuk mengelolanya sebagai potensi daerah.

"Saya belum tahu kesiapan pemerintah daerah, tapi kalau kemudian pemerintah daerah butuh bantuan pemerintah pusat atau BUMN, nanti kita bisa turun. Tapi memang belum detail dibahas (soal itu)," katanya.

Menurutnya, lahan yang dikembalikan Freeport memiliki potensi emas yang sangat luar bisa. Oleh karena itu, kementerian menilai pemerintah daerah belum siap untuk menggarap lahan tersebut sehingga ada kemungkinan memakai perusahaan BUMN dalam mengelolanya.

"Ini wilayah sangat potensial pemda membutuhkan bantuan. Nanti BUMN turun atau gimana nanti kita bicarakan," katanya.