Suara.com - Bank Indonesia menyatakan kebijakan suku bunga acuan (BI rate) yang dijaga ketat di level 7,5 persen sejak awal tahun salah satu tujuannya yakni untuk menjaga agar tidak terjadi arus modal keluar (capital outflow).
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya belum dapat menurunkan BI rate seperti yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Sentral AS dan Bank Sentral Eropa, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.
"Karena yang dibutuhkan oleh negara ini adalah valas (valuta asing). Pendanaan untuk surat utang pemerintah itu 37 persen yang beli asing. Penting jaga dana yang masuk untuk biayai APBN. Kita harus jaga agar modal tidak keluar," ujar Mirza dalam sebuah seminar, di Jakarta, Kamis.
Menurut Mirza, saat ini, tidak mungkin negara ini bisa tumbuh tanpa ada bantuan modal dari luar negeri. Oleh karena itu, perlu arahan kebijakan agar Indonesia tidak terus bergantung terhadap modal asing.
"Kalau terkait portofolio, kita harus besarkan dana pensiun, asuransi, dan reksa dana," kata Mirza.
Selain itu, lanjut Mirza, penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke dalam negeri harus seimbang antara ekuitas dan pinjamannya. Ia menilai, banyak PMA yang masuk tapi masih bayar bunga ke luar negeri.
"Kita harus undang PMA yang equity dan borrowing-nya seimbang. Jadi struktur permodalan PMA juga harus diperbaiki. Kita shift (geser) ketergantungaan terhadap modal dari luar negeri. Kebijakan-kebijakan harus ke arah sana," ujar Mirza.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Selasa (26/11) lalu memutuskan untuk kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan ( BI Rate) sebesar 7,5 persen dengan suku bunga Deposit Facility 5,5 persen dan Lending Facility pada level 8 persen.
Kendati BI rate tetap, bank sentral memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah, dari sebelumnya 8 persen menjadi 7,5 persen berlaku efektif sejak 1 Desember 2015.
"Kemarin kami melonggarkan kebijakan moneter dengan penurunan GWM, instrumen moneter yang juga banyak dilakukan bank sentral lain. Mereka gunakan itu, baru kemudian menurunkan suku bunga," kata Mirza. (Antara)
Berita Terkait
-
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 7.509 Triliun per Februari, Masih Aman?
-
Dear Pak Prabowo! Utang RI Tembus Rp7.509 Triliun, Bayi Baru Lahir Langsung Menanggung Rp26 Juta
-
Bank Indonesia Sebut Ekonomi Indonesia Dipandang Positif Investor Global, Apa Buktinya?
-
Fondasi Ekonomi Warga RI Mulai Retak, Tanda-tandanya Mulai Muncul
-
BI Intervensi di Pasar Valas, Rupiah Berdarah-darah ke Level Rp17.124
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN