Suara.com - Tenaga Ahli Bidang Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman Haposan Napitupulu, menampik semua tuduhan terkait pengembangan lapangan gas alam cair Abadi Blok Masela, Maluku, yang sarat akan kepentingan.
"Ini tidak ada sama sekali faktor kepentingan sektor, apalagi soal bagi hasil yang tidak sesuai. Perihal Blok Masela, bagi hasil atau split Blok Masela adalah 60/40 atau 60 persen untuk Pemerintah dan 40 persen untuk kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Jadi penting untuk menekan cost recovery ini agar pemerintah tidak menanggung terlalu besar," kata Haposan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016).
Pihaknya juga tak sepakat apabila skema pengembangan Blok Masela secara Onshore (di darat) yang ditawarkan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli dikatakan sebagai pemborosan karena dinilai sebagai proyek pipa gas terpanjang di Indonesia.
Ia menjelaskan, jenis pipa yang akan digunakan untuk mengangkut gas dari laut merupakan jenis pipa khusus yang dapat menahan tekanan kedalaman air sekian ribu meter.
"Ini bukan proyek pipa terbesar, hanya 90 kilometer dari lapangan gas di Selaru. Dulu ada yang lebih besar dari ini. Jenis pipa yang akan dipergunakan untuk transportasi gas di laut merupakan jenis pipa khusus yang dapat menahan tekanan kedalaman air sekian ribu meter. Sampai saat ini, jenis pipa dengan spek tersebut belum diproduksikan di Indonesia, artinya masih diimpor. Sebagaimana juga sebelumnya, untuk beberapa jalur pipa gas seperti Natuna-Singapura, Kangean – Gresik, dan lain-lain,” katanya.
Meski harus impor pipa, Haposan menghitung biaya pembangunan kilang LNG Laut mencapai 23 – 26 miliar dolar AS. Ini masih lebih mahal ketimbang pembangunan kilang darat yang hanya memakan biaya 16 miliar dolar AS. Biaya itu sudah termasuk biaya pembangunan jalur pipa laut 1,2 miliar dolar AS.
"Sehingga, secara keekonomian skenario kilang LNG laut lebih mahal, yang akan berakibat tingginya cost recovery atau semakin berkurangnya pendapatan bagian negara," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Indonesia Dorong Jepang Percepat Pengembangan Blok Masela
-
Proyek Gas Masela Mandek, Bahlil Minta INPEX Segera Putuskan Investasi
-
Pertamina dan Petronas Resmi Gantikan Shell di Blok Masela, Ini Kata Nicke Widyawati
-
Pertamina dan Petronas Teken Perjanjian Jual Beli dengan Shell untuk 35% Kepemilikan di Blok Masela
-
Kronologi Kisruh Pemerintah-Shell Terkait Blok Masela
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Gejolak Timur Tengah Bikin LNG Mahal, Indonesia Tak Bisa Menghindar
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
BUMN RI Sulap 60 Ton Sampah Kelapa Jadi Sumber Cuan, Biaya Pakan Ternak Turun 60%
-
IHSG Belum Aman, MNC Sekuritas Prediksi Koreksi Berlanjut Sebelum Menguat
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun