Rini Soemarno Perintahkan PLN Akuisisi 50 Persen Saham PGE

Menteri BUMN Rini Soemarno menginstruksikan PT PLN (Persero) mengambilalih 50 persen saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk mempermudah kerja sama dalam meningkatkan bisnis panas bumi di perusahaan itu.

"Kemitraan kedua perusahaan itu harus didukung, satu memiliki kekuatan mengebor (Pertamina), satu lagi (PLN) memiliki kemampuan transmisi dan serta penjualan listrik," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Menurut Rini, dalam pengambilalihan itu PLN tidak akan menguasai seluruh saham dari anak usaha Pertamina tersebut, tetapi hanya 50 persen, sisanya tetap dikuasai Pertamina.

"Panas bumi (gheotermal) selama ini digunakan untuk keperluan energi primer, yaitu listrik, sementara Pertamina bergerak di bidang minyak dan gas (migas). Karena itu agar energi panas bumi dapat cepat berkembang maka pengelolaan PGE perlu diserahkan ke ahli listrik, dalam hal ini PLN," katanya.

Kedua perusahaan ini berbeda bisnis, namun tujuan dari sinergi agar dapat meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan.

Pada kesempatan itu, Rini juga mengisyaratkan bahwa meskipun saham PGE sahamnya 50 persen, namun tetap masuk dalam Holding BUMN Energi yang dipimpin Pertamina yang segera terbentuk dalam waktu dekat.

"PGE tetap bagian dari Pertamina. Jangan lupa, PLN juga tidak bisa sendiri karena dalam 'drilling' itu ahlinya Pertamina. Tapi jual listrik bukan ahlinya Pertamina," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah memproyeksikan PGE akan menjadi perusahaan induk (holding) geothermal milik BUMN.

Rencana tersebut menyusul selama ini masing-masing PGE maupun PLN memiliki bisnis geothermal serta target EBT (Energi Baru dan Terbarukan) nasional pada 2025 mencapai 2.700 megawatt (MW).

Sebelum terbentuknya holding geothermal, pemerintah menginisiasi sinergi antara PGE dan PLN. Dengan sinergi ini, lanjut Edwin, kedua perusahaan bersama-sama dapat mengakuisisi wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi di dalam maupun luar negeri. (Antara)