Presiden Joko Widodo hari ini menyampaikan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 di hadapan seluruh pimpinan maupun anggota MPR, DPR, dan DPD RI.
Ini adalah kedua kalinya Jokowi tampil untuk agenda sakral tersebut. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
"Data pada Maret tahun 2016 menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio juga berhasil dikurangi menjadi 0,40. Dan tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,5 persen," kata Jokowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).
Sementara itu, lanjut Jokowi, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami kemajuan hingga mencapai angka 69,55 pada tahun 2015.
Namun, menurut Jokowi, apa yang sidah tercapai tersebut tidak membuat pemerintah menjadi puas diri. Pasalnya, masih melambatnya perekonomian global, membuat pemerintab untuk mengatur dan menyusun beberapa strategi untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Oleh sebab itu, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja," katanya.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap, dalam mendukung hal tersebut, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok