Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan dan mengimplementasikan 13 paket kebijakan ekonomi dalam kurun waktu kurang dari setahun. Paket ini melingkupi enam tematik, yaitu investasi, industri, logistik, pariwisata, ekspor, dan daya beli masyarakat.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan ekonomi tersebut, antara lain dengan menyederhanakan berbagai peraturan, prosedur perdagangan, dan investasi; memberikan fasilitasi pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah; menjamin ketersediaan energi; memberikan insentif di sektor investasi dan industri; merevisi daftar negatif investasi (DNI); serta mempermudah prosedur pembangunan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Di sektor investasi, hingga semester I 2016, terjadi peningkatan sebesar 14,8 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Perubahan DNI telah membuka 141 bidang usaha. "Selain itu, pelayanan investasi tiga jam yang berlaku sejak 11 Januari 2016 hingga saat ini juga telah memfasilitasi penanaman investasi sebesar 16 miliar Dolar Amerika Serikat (AS)," kata Enggartiasto di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Masih di sektor investasi, Pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang dapat mendorong penanaman investasi pada industri di dalam negeri. Secara bersamaan, Pemerintah juga melakukan pembenahan guna menciptakan biaya logistik dan transportasi yang rendah. Kemajuan di sektor industri ditandai dengan proses deregulasi yang mencapai 99 persen. Tidak hanya itu, 2 dari 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disusun sudah beroperasi. Sebanyak 14 provinsi juga telah menerapkan upah minimum dan tambahan insentif pajak.
Di sektor logistik, telah terbentuk 12 Pusat Logistik Berikat (PLB). Salah satu PLB di Cikarang bahkan telah memproses impor dan menjadi tempat penyimpanan kapas untuk industri tekstil. Keberhasilan Pemerintah lainnya di sektor logistik yaitu telah mengekspor 150 unit kereta senilai 72,3 juta Dolar AS dengan dukungan Bank Ekspor Impor, dan mengekspor 167 ton tepung kelapa yang diproduksi oleh UKM dari Sulawesi Utara. Sementara itu, di sektor pariwisata, terjadi peningkatan wisatawan asing sebesar 6 persen. Sebanyak 18 bidang usaha pariwisata juga telah dibuka untuk investor. Adapun 3 dari 8 KEK dialokasikan untuk pariwisata. Sedangkan di sektor peningkatan daya beli, perubahan ditunjukkan melalui penerapan formulasi upah minimum yang lebih adil, pemangkasan bunga kredit UKM hingga menjadi 9%, serta pengoperasian kapal transportasi untuk hewan ternak yang dapat mengurangi biaya transportasi antarkawasan.
"Kami berkomitmen untuk terus mempermudah dan menyederhanakan peraturan agar tercipta iklim investasi yang kondusif," pungkas politisi Nasdem tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok