Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Pengelola Batam Hatanto Reksodipoetro hari ini, Jumat (7/10/2016) dipanggil DPR RI untuk membahas permasalahan pengelolaan Batam yang sudah dimasukan dalam Kawasan Ekonomi Khusus oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat tersebut, Darmin dan Hatanto mendapatkan banyak masukan dari berbagai pengusaha yang tergabung dalam asosiasi. Para pengusaha banyak mengungkan permasalahan yang terjadi di Batam.
"Yang dicurahkan pengusaha itu rata-rata soal lahan. Memang masalah lahan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Tapi karena waktu pembahaaannya singkat, sulit untuk mencari solusi bersama," kata Darmin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).
Ia pun mengaku, untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak mudah. Pasalnya, di Batam masih ada dualisme pengelolaan wilayah baik dari Pemkot Batam dan BP Batam.
"Tapi saya yakin, ini ada jalan keluarnya. Meski tidak mudah, tapi kami akan terus berusaha," katanya.
Ia pun meminta kepada para pengusaba untuk memberikan keluhan mereka secara tertulis. Agar, semua permasalahan ini bisa didiskusikan dengan baik untuk dicari jalan keluarnya yang tepat.
"Percuma kalau hanya diperdebatkan. Ini harus didiskusikan bersama agar permasalahan ini bisa selesai. Makanya kami tadi minta keluhannya diberikan ke kami secara tertulis," kata Darmin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada