Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia ini dilakukan Menteri Keuangan bersama Panglima TNI berada di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1/2017) yang bertepatan dengan acara RAPIM TNI Tahun 2017. Wujud nyata dari kerja sama ini adalah diharapkan TNI ikut berperan serta membantu mengawasi mengamankan pajak – pajak negara terutama juga dalam urusan untuk membantu pemasukan APBN.
Sebelum dilakukan penandatangan, Ibu Sri Mulyani berkesempatan memberikan paparannya tentang Pengelolaan Ekonomi dan Keuangan Negara dalam APBN dihadapan para perwira tinggi TNI.
“Militer, parpol, elit, dan birokrat menjadi institusi penting menjadi pilar suatu negara,” kata beliau menekankan pentingnya peran serta militer untuk membangun suatu negara.
“Harusnya kita bisa mendapatkan 15 persen dari potensi penerimaan pajak yang sekarang ada baru 11 persen yang artinya ada selisih 4 persen yang harus kita kejar,” kata Sri Mulyani menekankan salah satu tujuan kerja sama untuk mengejar target potensial penerimaan pajak.
Di samping itu tidak lupa fungsi pengawasan juga karena banyak wilayah di Indonesia terdapat celah ataupun jalan – jalan tikus untuk pintu masuknya barang – barang ilegal terutama di daerah perbatasan laut. "Dengan adanya kerjasama ini dengan bantuan TNI bisa membantu mengakomodir daerah – daerah tersebut," pungkas Sri Mulyani.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun