Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Mengingat selama ini realisasi penerimaan pajak bisa mencapai 90 persen. Kalau bicara dalam 10 tahun terakhir, inilah yang terendah.
“Ini pertama kali, persentase paling rendah pada tahun 2015-2016 terakhir penerimaan pajak kalau berbicara 10 tahun terakhir,” ujar Misbakhun pada rapat dengar pendapat Komisi XI DPR bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (17/1/2017).
Penerimaan pajak yang tidak mencapai 90 persen ini menurut Misbakhun bisa menjadi momentum evaluasi bagi kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Menurutnya, kinerja penerimaan negara jangan sampai bekerja di luar jalur yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Salah satu evaluasi yang menurut Misbakhun penting untuk dilakukan terkait penerimaan negara adalah menjadikan institusi penerimaan negara lebih independen dengan cara menjadi badan di bawah presiden.
"Sebenarnya kalau menurut saya penentuan politik akhir yang menentukan, yaitu menjadi badan," ujar Misbakhun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026