Komisi XI DPR RI mengesahkan DIM (Dana Investastarisasi Masalah) RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Penyerahan draf dilakukan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Mekeng. Ia memaparkan, bahwa sebelumnya RUU PNBP sudah masuk dalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional) Prioritas 2016.
"Dan diputuskan untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Panja. Saat ini kita akan mengesahkan, yang nantinya (draf RUU, red) akan menjadi acuan pembahasan Panja," ucap Mekeng.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani pun mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas langkah DPR RI yang telah memasukkan RUU PNBP dalam Prolegnas Prioritas 2016.
Pasalnya, RUU tersebut sudah lama belum mendapatkan pembaharuan, sementara keadaan ekonomi terus bergerak dinamis.
"PNBP telah meningkat cukup banyak, hingga tiga kali lipat selama tiga tahun terakhir. Selain itu, PNBP telah memiliki keberagaman sehingga memerlukan pembaharuan pengelolaan," ucap Menkeu.
"Kita berharap dapat menyelesaikan tidak terlalu lama," tambahnya.***
Baca Juga: Komisi XI DPR RI Bahas Dua Agenda Utama Bersama Kemenkeu
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun