Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat perdana Tim Reformasi Perpajakan, Jakarta, Selasa (20/12/2016). [Dok Ditjen Bea Cukai]
Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini dipanggil komisi XI DPR RI untuk menghadiri rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan Outlook Perekonomian Tahun 2017.
Disela-sela rapat yang dimulai pukul 11.30 tersebut, Ani diminta oleh Komisi XI pemutusan kerjasama dengan JPMorgan Chase Bank yang dinilai mengganggu stabilitas keuangan dan penjelasan menganai kenaikan tarif tarif administrasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), hingga Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
"Coba dijelaskan ibu menteri, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Bisa dijelaskan secara detail disini," kata Melchias Marcus Mekeng di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).
Menanggapi hal tersebut, Ani bercerita,dalam rangka penerbitan surat utang negara (SUN), pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, salah satunya adalah dengan JPMorgan.
"Jadi JPMorgan ini memfasilitasi pemerintah mendapatkan tawaran yang terbaik, baik dari sisi harga, yield, dan maturity sehingga kita punya profil risiko yang paling kecil," katanya.
Namun, lanjut Ani, pada November yang lalu, JPMorgan Chase & Co menurunkan rating Indonesia menjadi underweight dari sebelumnya overweight pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.
"Oleh sebab itu,Pemerintah pun memutuskan kerjasama dengan JPMorgan. Kami juga menilai analisis JPMorgan yang menurunkan rating Indonesia itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional," katanya.
Dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama dengan JPMorgan ini, maka pemerintah tidak lagi mendapat setoran dari negara manapun yang tergabung dalam JPMorgan.
Terkait Tarif STNK, Ani menilai, kenaikan hal itu merupakan hal yang wajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara menilai kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, sudah lama PNBP di Polri tidak pernah naik.
"Untuk PNBP, kami memang selalu update untuk setiap tahun, untuk Polri, semenjak 2010 itu tidak pernah dilakukan update terhadap tarif," kata Ani.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif ini juga merupakan penyesuaian kenaikkan inflasi dan juga upaya untuk memperbaiki dan terus meningkatkan layanan kepada seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh kementerian atau lembaga, termasuk Polri, yang menaikan tarif PNBP harus memberikan bukti adanya perubahan dari kualitas layanannya.
"Jadi harus menggambarkan lebih efisien, baik, terbuka dan kredibel, sehingga masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah dengan baik," ungkapnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Shell Mulai Jual BBM Solar Seharga Rp 30.890/Liter, Cek Daftar SPBU
-
Biaya Ongkir di E-Commerce Bikin Heboh, Mendag Buka Suara
-
Indonesia Butuh Lebih Banyak Pengusaha Muda untuk Jadi Negara Maju
-
BI Lapor Harga Rumah Lesu Pada Awal Tahun 2026
-
BTN Siapkan KPR hingga Kredit UMKM untuk Dongkrak Ekonomi Tapanuli Utara
-
5 Tabungan yang Wajib Dimiliki Saat Muda, Bisa Jadi Bekal di Hari Tua
-
Asing 'Borong' Rp11 Triliun di IHSG, Sinyal Rebound Saham Blue Chip?
-
Ini Cara Kiai Ashari Kumpulkan Uang untuk Ponpes Ndholo Kusumo
-
Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Proyek PLTSa Makassar Terhambat Sejak 2022
-
OJK Pantau Pindar KoinP2P, Setelah Petingginya Tersandung Korupsi