Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang batas waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun 2016 dari sebelumnya 31 Maret 2017 menjadi 21 April 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan utama perpanjangan tersebut lantaran petugas pajak tengah sibuk dan fokus mengurus Wajib Pajak yang ingin ikut dalam periode terakhir program pengampunan pajak yang juga berakhir akhir bulan ini.
"Kan itu (batas waktu SPT) berbarengan dengan berakhirnya tax amnesty. Jadi kami beri perpanjangan agar mereka yang menyelesaikan tax amnesty masih memiliki waktu untuk selesaikan SPT 2016," kata Ani di Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Perpanjangan ini hanya berlaku pada pelaporan SPT tahunan saja, tidak berlaku untuk tax amnesty. Menurut batas akhir Tax Amnesty tetap di 31 Maret 2017.
"Yang diperpanjang itu laporan SPT bukan Tax Amnesty. Terus pembayaran pajaknya tetap terakhir itu 31 Maret 2017. Pelaporannya saja yang diperpanjang," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam