Suara.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beritikad menggagas pemantapan komitmen terhadap perdagangan berkeadilan, dalam pertemuan tingkat pemimpin negara G-20 di Jerman, Juli 2017.
Gagasan untuk memperbarui komitmen tersebut, merupakan respons terhadap kebijakan perekonomian Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang semakin menampakkan corak proteksionisme.
Ani mengungkapkan, dalam pertemuan tingkat menteri G-20, yang digelar tanggal 17-18 Maret 2017, para peserta belum bersepakat mengenai arah kebijakan perdagangan internasional lantaran kebijakan proteksionisme Trump.
“Presiden Trump menginginkan perdagangan yang berkeadilan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan AS sendiri (proteksionisme), sehingga tidak selalu sama dengan kebutuhan internasional. Padahal, AS selama ini menjadi patokan perekonomian global,” tutur Ani saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2017).
Karenanya, sambung Ani, ia akan menginisiasi kembali pemantapan komitmen perdagangan internasional berkeadilan untuk semua negara seperti yang dilakukan sebelum Trump berkuasa di AS.
Ia menuturkan, pemantapan komitmen itu diperlukan bagi negara-negara lain seperti Indonesia yang meyakini sektor ekspor menjadi sumber utama pertumbuhan perekonomian nasional.
”Karenanya, perdagangan internasional diharapkan tetap terbuka, sehingga semua skema didasarkan kepada prinsip kompetitif,” terangnya.
Untuk memuluskan hal tersebut, Ani menegaskan pemerintah akan menyiapkan diri agar perdagangan domestik maupun luar negeri bisa tumbuh secara baik.
Baca Juga: Para Mantan Lain Cuma Dapat Camry, Kenapa SBY Dapat Mercy S600?
Salah satunya dengan menjaga iklim investasi dan belanja pemerintah. "Melalui cara ini, Indonesia diharapkan bisa menghindari dampak-dampak negatif dari perlambatan perekonomian global," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya