Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017). Retno mengaku datang untuk melaporkan hasil kunjungannya mewakili Pemerintah RI ke Nigeria.
"Jadi kunjungan selama dua hari sudah berlangsung dengan baik, selain wakil dari pemerintah, kunjungan ini juga diikuti oleh private sector kita, seperti PT Inka dan lainnya," kata Retno usai menghadap Jokowi di komplek Istana Kepresidenan.
Dia menjelaskan, dalam kunjungan itu ia melakukan bisnis forum yang dihadiri 200 orang dari kalangan pengusaha. Selain itu Retno juga melakukan pertemuan dengan 14 perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di negara tersebut.
"Sebagian besar dari mereka itu pasarnya menguasai pasar dari produk-produk seperti indomie. Namun indomie (yang dipasarkan) di sana kemasannya gede sekali. Pasar kita cukup besar di sana, prospeknya cukup baik," ujar dia.
Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Nigeria. Beberapa hal yang dijajaki adalah antara lain mengenai masalah penjualan gerbong kereta api dari PT Inka (perusahaan kereta api Indonesia). Menurutnya selama ini banyak sekali perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan Nigeria melaui pihak ketiga.
"Oleh karena itu kita ingin melakukan perdagangan yang sifatnya langsung, termasuk perdagangan di bidang migas," terang dia.
Kemudian terkait peningkatan kerja sama ekonomi ini, Retno mendorong pembentukan PTA (Preferential Trade Agreement), bertujuan meningkatkan akses pasar produk Indonesia ke negara-negara Afrika Barat. Selain itu keinginan Indonesia membentuk PTA dengan ECOWAS (Economic Community of Western African States).
"Nah, bulan depan akan ditindak lanjuti oleh pak Mendag masuk ke Nigeria untuk mulai membahas mengenai masalah PTA ini. Dan kemarin juga Nigeria telah memberikan dukungan kepada Indonesia mengenai pencalonan Indonesia di dewan keamanan PBB," tutur dia.
Baca Juga: Jokowi: Saya Baru Umur Empat Tahun Saat PKI Dibubarkan
Atas laporan itu, lanjut Retno, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk menindak lanjuti kersajasama tersebut.
"(arahan Presiden) untuk ditindaklanjuti, beberapa yang sudah kita mulai garap misalnya PT Inka, dia melakukan pembicaraan baik dengan Kemenhub maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Dan ada ketertarikan mereka untuk membeli gerbong (kereta api) dari Indonesia, tidak hanya membeli tapi juga meminta capacity building," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri