Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan isu kebangkrutan Garuda Indonesia bukan lagi hal baru. Pasalnya lebih dari 10 tahun silam, maskapai penerbangan tertua di Indonesia ini juga pernah mengalami krisis finansial.
“Ini bukan berita baru. Garuda itu pernah untung kira- kira tahun 2014 karena dulu sebenarnya pernah untung besar setelah restrukturisasi kemudian beli pesawat baru dan seterusnya. Tahun depannya itu untungnya kecil lalu kemudian direvisi. Lalu lama- lama keuntungan besar itu habis karena setiap tahun direvisi,” papar Agus ketika menjadi narasumber di Forum Dialog HIPMI bertajuk “ Garuda Indonesia Ditengah Turbulensi” di Jakarta Selatan, Kamis, (15/6/2017).
Menurut Agus, krisis yang terjadi di Garuda Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dikatakannya bisnis penerbangan adalah jenis bisnis tunai dengan keuntungan kecil sekitar 1 sampai 5 persen saja.
“Bisnis penerbangan itu bisnis cash, bisnis tunai. Untungnya kecil hanya 1-5 persen. Jadi bahaya kalau Garuda tidak punya banyak cash. Kalau sekarang (Garuda Indonesia) untung 1 atau 2 persen saja sudah bagus,” jelas Agus.
Faktor kedua, sambungnya adalah masalah budaya perusahaan yang selalu menggunakan fasilitas premium dengan harga tinggi. Budaya seperti ini tidak pernah berubah dari waktu ke waktu meskipun perusahaan ini terancam pailit.
"Garuda punya culture yang hebat. Kalau tinggal di hotel, minimal harus hotel bintang lima. Pakai baju batik harus yang mahal, begitu terus wine nya juga yang kelas wide. Jadi memang sudah begitu budayanya dan itu susah diubah," kata Agus.
Kemudian, selain dari segi budaya perusahaan yang terkenal premium, masalah regulasi juga menjadi penghambat perkembangan Garuda Indonesia. Pasalnya, saat hendak membeli pesawat baru pemerintah melarang proses pembelian langsung melainkan harus melalui proses tender. Berbeda hal dengan paskapai penerbangan swasta lain seperti Lion Air yang bisa langsung mengirim pesawat dari Seatlle ke Jakarta.
“Regulasinya berat. Karena bisnis cash tadi dia kalau mau beli pesawat harus tender. Lion air mau beli pesawat tinggal datang saja. Saya pernah beberapa kali ikut mereka negosiasi maupun ambil pesawat baru,” kisahnya.
Baca Juga: Garuda Indonesia Makin Kusut, Perlu Terobosan Pemerintah
Karena kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan pembelian pesawat secara langsung sering kali setelah proses tender selesai tren pesawat yang dibeli ternyata sudah turun dipasaran.
“Persoalannya ketika pesawat itu dibeli, itu kan ngantri nah kemudian ketika pesawat itu sudah jadi mungkin trennya sudah turun. Trend sekarang ini adalah 767 atau air bus 350. Yang 380 orang sudah tidak suka terlalu besar,” papar Agus.
Sayangnya, kata Agus tidak semua jenis pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia membawa keuntungan sementara biaya yang dibutuhkan untuk maintainance pesawat jumlahnya cukup besar.
"Dia terlalu banyak jenis pesawatnya sementara biaya maintenance mahal," cetusnya.
Adapun harga bahan bakar avtur juga mengalami lonjakan yang signifikan yakni 15 persen lebih mahal dikarenakan pemasok avtur hanya dari Pertamina, ditambah dengan pungutan dari BPH Migas.
“Costnya 15 persen lebih mahal karena supply nya cuma satu dari Pertamina, dihitung rata- rata harga costnya lalu ada pungutan dari BPH Migas. Banyak macam- macam lagi sehingga mahal. Karena itu 30-40 persen operasional itu dari avtur,” terang Agus.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
-
Kapasitas PLTP Wayang Windu Bakal Ditingkatkan Jadi 230,5 MW