IPW Tantang BUMN Karya Terlibat Program Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah sejak dicanangkan tahun 2015 belum juga memperlihatkan hasil yang signifikan. Meskipun beberapa hal telah dilakukan, namun pencapaian target relatif masih rendah. Realisasi penyaluran KPR FLPP selama tahun 2015 mencapai 75.489 unit dan di tahun 2016 menurun menjadi 58.469 unit. Hasil ini masih meleset jauh dari target yang ada.

Indonesia Property Watch (IPW)  menyoroti fundamental pasar perumahan nasional yang diperkirakan masih lemah terkait juga mind set yang salah dalam memetakan pasar perumahan rakyat. Program Sejuta Rumah dianggap keluar dari visi pemerintah sebagai public housing. Jika berbicara mengenai public housing seharusnya pemerintah yang memegang tanggung jawab utama dan bukannya pihak swasta.

“Saat ini tidak sampai 10 persen dari rencana target pembangunan rumah FLPP yang dibangun oleh pemerintah, sedangkan sisanya pemerintah masih membebankan targetnya kepada pengembang swasta. Ini menjadi salah satu fakta, mind set pemerintah dalam menangani public housing yang salah,” terang Ali Tranghanda, CEO IPW di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurut Ali bila public housing dibebankan kepada swasta pastinya ada motif bisnis sekecil apapun, meskipun diakui di sisi lain pemerintah kekurangan anggaran untuk membangun rumah FLPP. Karenanya untuk jangka panjang, peran bank tanah harus mendapat perhatian penuh pemerintah terkait keberlangsungan ketersediaan lahan untuk rumah murah. Pemerintah harus segera membentuk dan mengkonsolidasikan tanah-tanah yang masih mungkin untuk dikembangkan rumah murah. Dengan langkah ‘pengamanan’ ini diperkirakan lahan untuk rumah FLPP dapat terjamin di masa mendatang, dimana saat ini pemerintah tidak sanggup mengendalikan harga tanah yang ada.

Belum lagi dengan kinerja infrastruktur yang juga berjalan masing-masing dengan penyediaan rumah. Meskipun di satu sisi pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan perkembangan suatu wilayah, namun di sisi lain hal ini juga dapat mendongkrak harga tanah lebih tinggi lagi. Pemerintah harus dapat mengamankan tanah-tanah di simpul-simpul infrastruktur sebelum terlambat. Dan ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih membuat sebuah wilayah berkembang, ketersediaan lahan untuk hunian murah semakin terancam.

“Sektor perumahan harus dipikirkan sebagai program strategis jangka panjang. Bila saat ini pemerintah tidak tanggap mengenai hal tersebut, dan hanya fokus infrastruktur saja, maka dalam jangka panjang ketersediaan rumah bagi rakyat semakin terancam,” jelas Ali.

Kekhawatiran Ali ini cukup beralasan mengingat saat ini belum ada fundamental perumahan yang kuat untuk dapat menjamin ketersediaan lahan untuk rumah rakyat di masa mendatang.

Ali juga menkritik tajam minimnya peran BUMN Karya di tengah slogan ‘BUMN Hadir Untuk Negeri’, namun keberpihakan untuk penyediaan hunian untuk rakyat terabaikan. Di saat kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp10,7 triliun untuk BUMN Karya, diperkirakan hanya sebesar 5 persen yang diperkirakan untuk kebutuhan perumahan yang dikucurkan kepada Perum Perumnas termasuk PT SMF.

Baca Juga: IPW Tagih Janji Kementerian ATR Untuk Membentuk Bank Tanah

"Dengan dana yang minim untuk perumahan dan dipangkasnya anggaran FLPP dari Rp9,7 trilun menjadi Rp3,1 triliun, memerlihatkan bahwa saat ini sektor perumahan belum dianggap strategis," kritik Ali.

Di saat pengembang swasta dituntut untuk terus membangun rumah rakyat, namun BUMN Karya yang notabene mendapat kucuran dana dari pemerintah tidak terlalu peduli dengan sektor perumahan apalagi rumah murah. Peran BUMN belum dimaksimalkan untuk pembangunan hunian rakyat baik rumah maupun rumah susun. Apa yang dilakukan oleh Perum Perumnas dengan rencana pengembangan rusun murah di beberapa stasiun kereta api harus diapreasiasi.

"Meskipun demikian akan lebih luar biasa bila semua BUMN dapat terlibat dalam penyediaan rumah rakyat, bahkan akan menjadi lebih efektif karena koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara sektor infrastruktur dengan sektor hunian rakyat dalam wadah BUMN untuk mengendalikan harga tanah. Yang juga sangat disayangkan tanah-tanah di rencana simpul infrastruktur telah direncanakan sebagai apartemen komersial oleh BUMN itu sendiri. Harusnya BUMN dapat lebih tertantang untuk terlibat bagi pemenuhan kebutuhan hunian murah bagi rakyat dan tidak semata mencari keuntungan," tutup Ali.