Suara.com - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo menyebut inflasi sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2017 masuk kategori rendah yakni di level 3,02 persen.
Hal itu dia katakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017 yang digelar dengan tema 'Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastrukrur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat' di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/7/2017)
Dalam acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Kita patut berbesar hati karena 2016, hingga pertengahan 2017, inflasi cukup rendah dan terkendali inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat pada level 3,02 persen, terendah sejak 2010," ujar Agus dalam sambutannya.
Ia mengatakan angka inflasi yang rendah juga cukup merata di berbagai daerah di tahun 2016. Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah diantaranya di Pulau Jawa yakni sebesar 2,59 persen, di Kalimantan 3,4 persen, Sumatera 4, 53 persen.
Adapun di Kawasan Timur Indonesia tercatat angka inflasi juga cukup rendah yakni di Sulawasi 2,27 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2, 93 persen, Maluku dan Papua 3, 07 persen. Agus menuturkan angka inflasi tersebut masih berlanjut hingga pertengahan 2017.
"Hingga inflasi Juni 2017 inflasi IHk nasional baru mencapai 2, 38 persen. Bahkan secara kusus inflasi indeks harga konsumen periode bulan puasa dan lebaran di Juni 2017 merupakan inflasi terendah selama periode Lebaran selama 6 tahun terakhir," ucap Agus.
Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan yang telah ditempuh Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan.
"Kami sangat apresasi berbagai kebijakan yang ditempuh tim pengendali inflasi daerah yang saat ini jumlahnya mencapai 524 di 34 provinsi dan 490 kabupaten kota. Terutama dalam menjaga keterjangkauan harga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan terus komunikasi kepada masyakat atau sebagai sebagai 4K. Kinerja pengendalian inflasi yang positif tersebut itu tentu tidak terlepas dari arahan Pak Jokowi," tandasnya.
Baca Juga: BI: Inflasi Juli di Kisaran 0,18 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Serbu Promo Superindo Weekend, Ada Beli 1 Gratis 1 Minyak Goreng sampai Produk Bayi
-
Harga Minyak Terus Naik, DEN: Pembatasan BBM Akan Berdasarkan CC dan Jenis Kendaraan
-
Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah
-
Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO
-
Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?
-
QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat
-
India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan
-
Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?
-
Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada
-
Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%