Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia terlambat. Seharusnya pembangunan infrastruktur dilakukan saat Indonesia menikmati harga harga komoditas seperi sawit, mineral, dan batubara dalam kondisi bagus.
"Momentumnya nggak pas. Seharusnya itu dilakukan sejak dulu. Masalahnya pada zaman Presiden SBY, itu semua tidak dikerjakan," kata Hariyadi saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/10/2017).
Namun Hariyadi menegaskan bahwa alasan harga komoditas yang saat ini tidak bagus jangan dijadikan alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur. Sebab pembangunan infrastruktur baru bisa memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia paling cepat tiga tahun mendatang.
"Nggak bica cepat memang. Butuh waktu, mungkin dua atau tiga tahun lagi baru terasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Hariyadi.
Apindo Minta Evaluasi Kebijakan Pengupahan
Disisi lain, Apindo juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan di Indonesia yang terlalu tinggi. Menurutnya, di negara-negara maju penetapan basic salary tidak dilakukan setiap tahun. Penetapan basic salary dipertahankan dalam waktu sekian tahun.
"Yang dinaikkan itu tergantung hasil produktivitas dari kinerja dia. Sekarang kan tidak, semua karyawan baik yang produktif atau tidak dinaikkan gajinya setiap tahun. Apalagi lima puluh persen tenaga kerja kita cuma lulusan SMP. Kalau begini terus, banyak perusahaan yang tidak tahan," ujarnya.
Oleh sebab itulah, menurutnya, banyak segmen indusri ritel seperti Ramayana dan Matahari yang cukup terpukul. Sebab industri inilah yang menjual kebutuhan untuk masyarakat menengah ke bawah.
Baca Juga: Upah Buruh Mahal, Apindo Tuding Ini Bikin Ekonomi Lesu
"Sektor inilah yang paling terkena dampak dari menurunnya daya beli masyarakat saat ini," tutupnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu