Perkembangan industri ekonomi digital itu ibarat pembuluh darah kapiler dalam tubuh manusia. Jumlahnya besar, tapi secara kasat mata tidak kelihatan. Pernyataan ini muncul dari ekonom Universitas Indonesia, Rhenald Khasali.
"Selama ini banyak pihak yang mengingkari pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Padahal semenjak krisis ekonomi 1998, perekonomian Indonesia berubah. Semenjak peristiwa itu, hampir setiap rumah tangga di Indonesia, salah satu anggota keluarganya ada yang menjadi entrepreneur. Dari jumlah tersebut, tiga puluh persen di antaranya sudah mengembangkan bisnis yang berbasis online," kata Rhenald saat dihubungi oleh Suara.com, Jumat (6/10/2017).
Menurutnya, kalau dulu saat tahun 1998 ekonomi Indonesia ditolong oleh usaha seperti warung warung tradisional, sekarang ekonomi Indonesia ditolong oleh ekonomi digital. "Sekarang usaha kecil seperti sabun herbal, minuman herbal, kanan kecil, kebutuhan rumah tangga, hingga layanan jasa dipasarkan secara online," tambahnya.
Ia mengakui memang belum ada data secara statistik dari regulator manapun. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya percaya untuk melakukan transaksi pembayaran secara online. Jadi meskipun ekonomi digital berkembang pesat, tetapi customer masih mengandalkan pembayaran secara tunai ketika barang yang dibeli secara online sudah tiba.
"Ini disebabkan masih maraknya kasus penipuan di Indonesia," jelasnya.
Soal anggapan Kadin dan Apindo bahwa size ekonomi digital masih kecil, menurutnya penilaian Kadin dan Apindo tidak tepat karena banyak pelaku usaha digital bukan anggota dari Kadin dan Apindo. Memang pelaku usaha ekonomi digital masih kecil skala bisnisnya, tapi jumlahnya banyak. "Sekarang apa yang tidak dipasarkan secara online? Mulai sabun, pijat, sampai bibit tanaman saja udah dijual secara online. Ini yang tidak dilihat oleh Kadin," tegasnya.
Jadi menurutnya, memang terjadi perubahan dalam masyarakat Indonesia. Bukan karena daya beli lemah sehingga kini banyak mal dan ritel konvensional jadi sepi.
Ia mengaku khawatir kalau dianggap ekonomi Indonesia dianggap lesu karena lemahnya daya beli. Akibatnya pemerintah malah fokus untuk memberikan insentif fiskal dan moneter. Padahal problemnya bukan disitu. "Tetapi bagaimana pemerintah semaksimal mungkin mendorong pengembangan ekonomi digital melalui kebijakan," tutupnya.
Baca Juga: Jokowi Minta BUMN Dorong Ekonomi Digital
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih
-
Pabrik Melamin Pertama dan Terbesar RI Resmi Dibangun di Gresik, Nilai Investasi Rp 10,2 T
-
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Lebihi 5,3 Persen
-
Investor Global Proyeksi Ekonomi RI Tetap Tangguh di Tengah Perang AS vs Iran, Ini Buktinya
-
Makin Diakui di Kancah Global, Pegadaian Raih "The Asset Triple A di Hong Kong
-
IHSG 'Ngamuk' Meroket ke Level 7.600
-
Purbaya Pamer Kondisi Ekonomi RI ke Investor AS, Minta Tak Ragu Investasi
-
Gawat! Mayoritas Pengusaha RI Ogah Tambah Karyawan
-
Hati-Hati Penipuan! Pendaftaran Agen LPG 3 Kg Tidak Dipungut Biaya
-
Rekor Buruk Rupiah Hari Ini