Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp153,4 triliun. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 13,48 persen dari periode yang sama tahun 2017.
"Peningkatan penerimaan pajak menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Sri Mulyani mengatakan kondisi tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada periode sama tahun 2017 yang hanya tumbuh sebesar 8,6 persen.
Pertumbuhan positif hingga akhir Februari ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) Non migas masing-masing sebesar 18,02 persen dan 12,27 persen.
"Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak ini merupakan yang tertinggi sejak 2015, sehingga menciptakan rekor baru pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir," katanya.
Pertumbuhan penerimaan pajak terlihat dari realisasi PPN impor yang tumbuh 24,5 persen, PPh Pasal 21 tumbuh 17,15 persen, PPN dalam negeri tumbuh 16,15 persen, PPh Final tumbuh 12,64 persen, PPh Orang Pribadi tumbuh 10,58 persen dan PPh Badan tumbuh 7,74 persen.
Pertumbuhan ikut terlihat dari penerimaan PPN dalam negeri yang tumbuh sebesar 10 persen dibandingkan periode sama pada akhir Februari 2017, meski pajak ini bersifat sukarela.
Kinerja positif penerimaan juga tercermin dari pendapatan dari sektor perdagangan dan industri pengolahan yang tumbuh signfikan masing-masing sebesar 33,56 persen dan 13,25 persen.
Kinerja penerimaan dari dua sektor usaha utama yang tinggi ini tidak lepas dari peningkatan aktivitas impor pada awal 2018 yang nilainya tumbuh hingga mencapai 26,44 persen.
Sementara itu, membaiknya perekonomian global dan kenaikan harga komoditas telah mendorong peningkatan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, hingga pada akhir Februari 2018, tercatat telah mencapai Rp7,4 triliun atau tumbuh 16,51 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
6 Mobil Bekas Paling Irit BBM 20 KM/L dan Pajak Murah Masih Layak Dilirik 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak
-
Kemenkeu Ungkap Setoran Pajak Digital Tembus Rp 44,55 Triliun per November 2025
-
Purbaya Resmi Tarik Pajak dari Pelanggan ChatGPT RI
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak