Suara.com - Terjadi kegaduhan penyebaran pembicaraan melalui hubungan telepon antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir yang telah diedit. Akibatnya publik menerima informasi yang salah dan menyesatkan.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Binsar Effendi Hutabarat di Jakarta, Minggu (29/4/2018). Binsar meminta Polisi mengusut tuntas pihak penyebar rekaman yang tidak utuh itu.
Menurut Binsar Effendi yang juga Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KLB '66), rekaman tersebut menjadi kontroversi karena menyebut nama Pertamina dan ada juga menyebutkan nama Ari Soemarno, mantan Dirut Pertamina yang juga kakaknya Menteri BUMN Rini M Soemarno.
"Baru saja Pertamina digaduhkan dengan pemberhentian Elia Masa Manik dari jabatan Dirut Pertamina, sekarang dilibatkan lagi dengan adanya kegaduhan rekaman itu yang sebenarnya Pertamina sendiri sudah mencabut perjanjian untuk investasi di kilang gas di Bojonegara Cilegon Banten tersebut," kata Binsar.
"Meskipun rekaman itu didapat tahun lalu dan proyeknya juga tidak terealisasi, adanya sebutan Pertamina cukup mengganggu," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP).
Menurutnya Dirut PLN Sofyan Basir belakangan menolak untuk jadi Dirut Pertamina menggantikan Elia Masa Manik. Sementara yang memberhentikan itu adalah Menteri BUMN Rini M Soemarno melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
"Tentu ada yang patut dicurigai apalagi kita sedang berada di tahun politik" imbuhnya.
Demi terjaganya kewibawaan pemerintah selaku pemegang saham 100 persen di Pertamina, itu sebabnya eSPeKaPe minta Polri mengusutnya.
"Oknum penyebar rekaman tersebut menurut kami di eSPeKaPe, bisa saja ingin melemahkan kebijakan pemerintah saat merotasi direksi Pertamina, tentu kami selaku stakeholders yang berkontribusi ikut merintis, membangun dan membesarkan Pertamina sangat ingin tahu apa motivasi mereka menyebarkan rekaman tersebut", tutupnya.
Berita Terkait
-
Berawal Edukasi, Pertamina Patra Niaga Gaspol Jalankan Program Bioetanol 10 Persen
-
Jejak Mentereng Kerry Adrianto: Lulusan London, Anak Riza Chalid di Pusaran Korupsi Rp285 Triliun
-
Fakta-fakta Sidang Anak Riza Chalid, Disebut Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 M Buat Main Golf
-
Jaksa Ungkap Anak Riza Chalid Foya-foya Rp176 M Uang Sewa BBM Pertamina Buat Main Golf di Thailand
-
Sakit Pneumonia, Anak Riza Chalid Terdakwa Korupsi Rp285 T Minta Pindah ke Rutan Salemba
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- Patrick Kluivert Dipecat, 4 Pelatih Cocok Jadi Pengganti Jika Itu Terjadi
Pilihan
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi HP Murah Tahan Air dengan Sertifikat IP, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Aksi BRI Peduli dan Sungai Watch Pulihkan Fungsi Ekologis dan Kelestarian
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Rekomendasi Aplikasi Sekuritas Mirip Stockbit, Biaya Murah dan Terdaftar OJK
-
Siap-siap! Kantor Menkeu Purbaya Bakal Kenakan 'Pajak Gula' Buat Coca-cola Cs
-
Menkeu Purbaya: Saya Tak Suka Banyak Utang!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan dari Bekasi, Gunung Kidul dan Sukadana
-
Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan PPN, Ditentukan Akhir Tahun
-
Imajinasi Iklim dari Pinggiran: Cerita yang Tak Terdengar di Forum-forum Megah Pemerintah
-
Pemerintah Tarik Utang Hingga Rp 501,5 Triliun, Wamenkeu Ungkap Realisasinya