Donald Trump Awasi Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang 6 Negara Ini

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengawasi pergerakan mata uang dari enam negara diantaranya Cina, Jerman, India, Jepang, Korea Selatan, dan Swiss.

Donald Trump mengatakan, ke enam negara tersebut perlu diamati secara cermat, perihal praktik peredaran mata uangnya di dunia internasional, karena memiliki pengaruh besar di perekonomian global.

Menurutnya, negara-negara tersebut sengaja memanipulasi mata uang dengan mempertahankan nilai tukarnya secara artifisial agar tetap rendah, sehingga barang dan jasa di pasar dunia tetap murah.

"Tapi langkah ini merugikan mitra dagang dan negara lain," kata Menteri Keuangan AS Steven Terner Mnuchin seperti dilansir dari CNN Internasional.

Sebelumnya Peter Navarro, Kepala Dewan Perdagangan Nasional di bawah pemerintahan Donald Trump menyatakan kalau Jerman menggunakan euro "sangat undervalued" untuk menekan ekonomi AS.

Kanselir Jerman Angela Merkel membantah klaim itu. Ia menuturkan, Jerman sebagai anggota zona euro tidak dapat mempengaruhi euro dan telah mendukung bank sentral Eropa yang independen.

Selain itu, sebelum pemilihan presiden AS, Donald Trump telah berjanji memberi label manipulator mata uang pada Cina.

Namun, ia menarik ucapannya pada Rabu pekan kemarin saat wawancara dengan Wall Street Journal.

"Mereka bukan manipulator uang," ujar Donald Trump.

Pemerintahan sebelumnya menggunakan tiga faktor untuk menentukan apakah sebuah negara termasuk manipulator mata uang yaitu surplus perdagangan dengan AS lebih dari 20 miliar dolar AS, surplus neraca berjalan lebih dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan berulang kali devaluasi mata uang dengan membeli aset asing setara dua persen dari pengeluaran setahun.

Pada laporan Oktober 2016 lalu menemukan enam negara tersebut yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Taiwan dan Swiss memenuhi dua dari tiga kriteria tersebut.

Presiden menggunakan laporan tengah tahunan itu sebagai alat diplomatik untuk terlibat dengan negara yang memiliki kebijakan nilai tukar yang merugikan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja AS.