Suara.com - Tanpa banyak disadari masyarakat dalam negeri, konsistensi penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional selama satu dekade telah menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar yang menerbitkan sukuk di pasar internasional.
Menurut Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat selama sepuluh tahun, total penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional telah mencapai 16,15 miliar dolar AS.
Selain itu, pada Maret 2018, Indonesia juga menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk di dunia senilai 1,25 miliar dolar AS.
“Selain merefleksikan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan syariah internasional, hal ini juga membuktikan semakin pentingnya peran dan kiprah Indonesia di kancah keuangan syariah global,” ujar Luky Alfirman.
Sukuk Negara yang diterbitkan Pemerintah Indonesia tersebut telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak, ditandai dengan diraihnya 29 penghargaan bertaraf internasional dari berbagai lembaga.
Yang terbaru, lanjutnya, Sukuk Negara berhasil memperoleh penghargaan “Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year” dari Global Capital/Euromoney pada September 2018.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Indonesia menerbitkan Sukuk Negara di pasar keuangan internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (Green Sukuk) senilai 1,25 miliar dolar AS pada bulan Maret 2018.
Dalam acara bertajuk “Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa” di Gedung Dhanapala, Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, pimpinan lembaga keuangan, pelaku pasar keuangan syariah, dan kalangan akademisi terungkap besarnya peran Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN.
Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN, dengan rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya.
“Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara hingga bulan Oktober 2018 telah mencapai lebih dari Rp 950 triliun dengan outstanding per 25 Oktober 2018 sebesar Rp 657 triliun,” tuturnya.
Di samping itu, Sukuk Negara juga berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan proyek infrastruktur di tanah air. Sejak tahun 2013, telah dikembangkan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek, yaitu Project Financing Sukuk (Sukuk Proyek).
Dalam kurun waktu 2013-2018, total alokasi Sukuk Proyek telah mencapai Rp 62,4 triliun yang digunakan untuk membiayai proyek yang tersebar di 34 provinsi.
Proyek yang dibiayai melalui Sukuk Proyek mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan proyek sumber daya air seperti bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah.
Sukuk Negara juga berperan untuk pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, pembangunan dan pengembangan madrasah, serta pembangunan dan pengembangan laboratorium.
Sukuk Negara juga dialokasikan untuk pembangunan tiga Taman Nasional yakni Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata atau Halmahera.
“Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya mendorong dan meningkatkan peran instrumen keuangan syariah ini sebagai bagian dari creative dan innovative financing dalam pembiayaan APBN,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
Terkini
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman
-
Setor Ratusan Triliun ke Negara, Tapi Petani Tembakau Belum Dilindungi Hukum
-
Gaji ke-13 ASN dan Pensiun Cair Mulai Besok, Taspen Ungkap Aturan hingga Penerima yang Tak Kebagian