Suara.com - Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) baru saja usai menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI periode 2019–2022.
Kegiatan uji kelayakan dan kepatutan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVI yang harus dijalani oleh para Caketum selain debat terbuka dan kuliah umum.
Hadir sebagai panelis dalam kegiatan tersebut adalah para Mantan Ketua Umum HIPMI, antara lain Abdul Latief, Hariyadi Sukamdani, Harry Warganegara dan Ridwan Mustofa.
Adapun Caketum yang diuji adalah Bagas Adhadirgha, Ajib Hamdani dan Mardani H Maming.
"Melalui kegiatan uji kelayakan dan kepatutan ini, sedikit demi sedikit kami sudah dapat menyeleksi siapa kira-kira yang akan menjadi calon pemimpin HIPMI. Saya melihat semua kandidat ini umumnya baik, namun tentunya setiap calon punya kelebihan masing-masing dalam bidangnya,” kata Pendiri sekaligus Ketua HIPMI Periode 1972 – 1973, Abdul Latief.
Berbagai pembahasan telah didiskusikan oleh panelis dengan para Caketum tersebut, mulai dari paparan visi dan misi, proses pembentukan organisasi yang relevan dan modern, strategi para calon dalam menggabungkan kembali tali persaudaraan antara para senior dengan anggota aktif hingga ke permasalahan perekonomian yang tengah terjadi di Indonesia.
“Saya berharap pengurus yang akan datang akan lebih memperhatikan program kaderisasi tersebut dan mengadakan pelatihan-pelatihannya secara intensif. Program pembangunan dan pengembangan adalah program pendidikan dan organisasi ini sebenarnya adalah organisasi pendidikan, oleh karena itu pelatihan-pelatihan kerja sangat diperlukan,” tutur Abdul Latief.
Fenomena pemilihan Ketua Umum HIPMI memang tidak pernah terlihat tidak seru. Hal inilah yang membuat Munas HIPMI yang digelar setiap tiga tahun sekali menjadi wadah yang selalu hangat dan menarik untuk diikuti.
Sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1975, tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua Umum HIPMI adalah tokoh muda nasional yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin berpengaruh di bisnis dan di pemerintahan.
Baca Juga: Raffi Ahmad Jual Kapal Pesiar, Pengusaha Muda Ini Tes Mesin Dulu
Sebut saja beberapa nama seperti Sandiaga Uno, Erwin Aksa, Muhammad Lutfi, Hariadi Sukamdani, Sharif Cicip Sutardjo, Aburizal Bakrie, Abdul Latief dan Bahlil Lahadalia.
Menurut rencana, Munas HIPMI XVI yang akan diselengarakan di Jakarta pada tanggal 15–18 September mendatang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh lebih dari 2.000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
RI Mau Beli Jet Tempur KF-21 hingga Sukhoi Su-35, Purbaya: Saya Cuma Bagian Bayar
-
Purbaya Balas Kritik Media The Economist: Lihat Eropa, Harusnya Puji Kita
-
Pendapatan GBK Tembus Rp 812 Miliar, Tertinggi Dalam 63 Tahun
-
BPS: Harga Cabai Sudah Naik di 247 Kota
-
Teknologi Energi Surya RI Dilirik Bangladesh
-
Lebih Sibuk dari Hormuz, Selat Malaka Jadi Ancaman 'Bom Waktu' Ekonomi Global
-
Percepat Proyek Tata Air Daan Mogot, Brantas Abipraya: Penyesuaian Badan Jalan Dilakukan Bertahap
-
Apa yang Dimaksud Trading Halt? Ramai Dibicarakan karena IHSG Anjlok
-
Direksi Emiten Tambang Emas AMMN Mundur
-
Dilema PI 10% Blok Ganal: Antara Hak Daerah dan Beban Investasi Jumbo