Bisnis / Makro
Senin, 18 Mei 2026 | 15:14 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). [Suara.com/Novian]
Baca 10 detik
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik The Economist terkait kebijakan fiskal Indonesia pada 18 Mei 2026.
  • Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN tetap di bawah tiga persen serta mempertahankan rasio utang sebesar 40 persen.
  • Menkeu menyatakan kinerja fiskal Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara Eropa yang rasio utangnya mendekati 100 persen.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membalas artikel kritik dari media asing The Economist. Ia menyebut kalau media asal Inggris itu justru seharusnya memuji Indonesia.

Menkeu Purbaya beralasan kalau Pemerintah masih bisa mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya defisit. Menurutnya, saat ini mereka menjaga defisit APBN tidak tembus 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi, enggak ada masalah," katanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menkeu Purbaya pun membalas The Economist untuk membandingkan kondisi RI dengan negara-negara di Eropa, khususnya defisit anggaran hingga utang. Ia menyebut kalau negara di sana mendekati 100 persen dari PDB.

Sedangkan di Indonesia, rasio utang masih 40 persen terhadap PDB. Purbaya justru meminta The Economist untuk memuji Pemerintah.

The Economist mengkritik Prabowo. (X)

"Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh liat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua loh dari PDB. Kita masih 40 persen. Kita masih bagus. Harusnya The Economist muji kita," pungkasnya.

Diketahui The Economist mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Beberapa di antaranya belanja negara yang dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara, risiko pelemahan disiplin fiskal akibat program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, hingga campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Istri Bongkar Tekanan Batin Menteri Purbaya: Gemas Lihat Anak Buah 'Nakal', Tapi Tak Bisa Pecat

Load More