Beda Pernyataan Anggota TGUPP Anies pada 2014 dan 2019 Soal PKL

Suara.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Marco Kusumawijaya menjadi bahan pergunjingan followers politikus PD Perjuangan Kirana Larasati di Twitter.

Keributan itu terjadi setelah Kirana Larasati membandingkan dua cuitan Marco Kusumawijaya dari pemerintahan DKI Jakarta yang berbeda.

Pernyataan yang pertama ditulis pada 8 April 2014, ketika DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja purnama (BTP) alias Ahok, sementara yang kedua berasal dari cuitan Marco Kusumawijaya baru-baru ini, Jumat (30/8/2019), dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kedua cuitan itu sama-sama membahas pedagang kaki lima (PKL), tetapi dengan pendapat yang berbeda.

Pada 2014, Marco Kusumawijaya mengatakan Jokowi-Ahok tak berprestasi karena PKL dan pengendara sepeda motor menguasai trotoar.

Ia juga menyebut bahwa DKI Jakarta membutuhkan gubernur dan wakil gubernur yang lebih baik.

Lima tahun berselang, dirinya justru mendukung PKL dan menyebutnya sebagai "marhaen kota yang memberi kita makan cukup terjangkau sehari-hari."

Kirana Larasati mengunggah tangkapan layar kedua cuitan itu pada Jumat (30/8/2019).

Tak banyak keterangan yang ia sertakan, hanya angka 2014 dan 2019 serta emoji tangan menopang dagu dengan alis yang diangkat sebelah.

Baca Juga: PKL Bakal Diizinkan Dagang di Trotoar, PSI: Anies Menentang MA

Sejumlah warganet kemudian menyebut Marco Kusumawijaya tidak konsisten.

Beberapa dari mereka juga menudingnya menerapkan standar ganda atas dasar keberpihakan dalam menilai kinerja pemerintah.

Setelah dicemooh warganet, Marco Kusumawijaya memberikan klarifikasi dengan menekankan bahwa cuitannya pada 2014 tidak mempermasalahkan PKL.

"Apa yang berubah, Mbak? Saya tidak merasa berubah pikiran, bahkan sebelum ada Twitter. Ikut mengkaji berbagai cara menata, bukan menghilangkan PKL," tulisnya untuk warganet yang menyindirnya.

Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mnyampaikan pernyataan yang menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.

Ia mengatakan Pemprov DKI sedang mempersiapkan aturan agar PKL bisa berjualan di trotoar karena menurutnya, pemanfaatan fasilitas publik di Jakarta harus dirasakan oleh semua kalangan, termasuk PKL.