Suara.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini baru ada sebanyak 13 KEK ternyata tak begitu dilirik kalangan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, kurang diliriknya KEK karena banyak aturan atau informasi yang multitafsir yang datang bagi kalangan pengusaha.
"Yang sifatnya multitafsir bisa dihilangkan sehingga kita punya arahan jelas. Ini penting bagi kita di dunia usaha," kata Rosan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Rosan menuturkan, KEK merupakan jalan keluar yang diberikan pemerintah untuk menstimulus perekonomian nasional ditengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global.
Namun nyatanya kata Rosan, KEK sendiri saat ini kurang begitu dilirik para investor, padahal negara lain sudah bergerak cepat untuk menarik investasi ke negaranya.
"Nyatanya kita tertinggal dengan negara-negara tetangga kita yang terus reformasi dirinya sehingga iklim investasinya meningkat. Ini kita ada KEK yang memiliki potensi," ucap Rosan.
Maka dari itu kata Rosan, dirinya mengapresiasi perpanjangan kerja sama pengembangan KEK antara Pemerintah dan Kadin, agar hambatan-hambatan yang dirasa mengganggu investasi dapat dihilangkan.
"Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Darmin (Menko Perekonomian) yang telah kerja sama dan kolaborasi dengan kami dalam rangka peningkatan pengembangan KEK yang punya dampak signifikan bila kita lakukan bersama-sama," harap Rosan.
Rosan menyampaikan kebijakan kemudahan investasi di KEK sejatinya sudah cukup bagus. Namun terkadang di level bawah masih mengalami multitafsir. Dia menilai dengan kerja sama seperti ini mampu memberikan efisiensi dan meningkatkan investasi di KEK.
Baca Juga: 5 Tahun Jokowi, 13 Kawasan Ekonomi Khusus Ini Belum Digarap Maksimal
"KEK ini banyak sekali insentif, baik secara fiskal maupun kemudahan usaha sehingga ini sangat-sangat menarik, harusnya ini jadi ujung tombak dunia usaha seperti manufaktur dan pariwisata. Kebijakan pemerintah ini perlu kita sosialisasikan juga," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Cara Gabung Shopee Affiliate, Tips untuk Ibu Rumah Tangga Dapat Cuan Tambahan
-
BCA Syariah Gandeng BEI dan Henan Sekuritas Edukasi Investasi Syariah Mahasiswa PNJ
-
Lagi Butuh Dana Darurat? Gini Cara Pinjam Uang di Shopee Pakai SPinjam
-
Dokumen Rencana Kunker Bareng Keluarga ke New York Jadi Sorotan, Menteri PU: Batal, batal!
-
BRI dan Danantara Percepat Transformasi untuk Tingkatkan Efisiensi Pendanaan
-
Purbaya Masih Kaji Permintaan Said Iqbal soal Hapus Pajak JHT
-
Inovasi Water-Based Dipamerkan untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
-
Apresiasi Atas Pelayanan Sepenuh Hati, Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Negeri Sakura
-
PFII Diramalkan Akan Bawa Rp500 Triliun ke Indonesia
-
Kemasan Rokok Polos: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Biaya Regulasi?