Suara.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini baru ada sebanyak 13 KEK ternyata tak begitu dilirik kalangan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, kurang diliriknya KEK karena banyak aturan atau informasi yang multitafsir yang datang bagi kalangan pengusaha.
"Yang sifatnya multitafsir bisa dihilangkan sehingga kita punya arahan jelas. Ini penting bagi kita di dunia usaha," kata Rosan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Rosan menuturkan, KEK merupakan jalan keluar yang diberikan pemerintah untuk menstimulus perekonomian nasional ditengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global.
Namun nyatanya kata Rosan, KEK sendiri saat ini kurang begitu dilirik para investor, padahal negara lain sudah bergerak cepat untuk menarik investasi ke negaranya.
"Nyatanya kita tertinggal dengan negara-negara tetangga kita yang terus reformasi dirinya sehingga iklim investasinya meningkat. Ini kita ada KEK yang memiliki potensi," ucap Rosan.
Maka dari itu kata Rosan, dirinya mengapresiasi perpanjangan kerja sama pengembangan KEK antara Pemerintah dan Kadin, agar hambatan-hambatan yang dirasa mengganggu investasi dapat dihilangkan.
"Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Darmin (Menko Perekonomian) yang telah kerja sama dan kolaborasi dengan kami dalam rangka peningkatan pengembangan KEK yang punya dampak signifikan bila kita lakukan bersama-sama," harap Rosan.
Rosan menyampaikan kebijakan kemudahan investasi di KEK sejatinya sudah cukup bagus. Namun terkadang di level bawah masih mengalami multitafsir. Dia menilai dengan kerja sama seperti ini mampu memberikan efisiensi dan meningkatkan investasi di KEK.
Baca Juga: 5 Tahun Jokowi, 13 Kawasan Ekonomi Khusus Ini Belum Digarap Maksimal
"KEK ini banyak sekali insentif, baik secara fiskal maupun kemudahan usaha sehingga ini sangat-sangat menarik, harusnya ini jadi ujung tombak dunia usaha seperti manufaktur dan pariwisata. Kebijakan pemerintah ini perlu kita sosialisasikan juga," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara