Suara.com - Perdebatan antara Susi Pudjiastuti dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo masih berlanjut. Kali ini Susi membantah pernyataan Edhy yang menyamakan ekspor benih lobster dengan nikel.
Menurut Susi, nikel adalah benda mati dan tidak sama seperti lobster yang bisa berkembang biak. Hal ini disampaikan Susi melalui kicauan di akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti.
"Nikel itu benda mati tidak bisa beranak pinak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa, berkembang biak/ beranak pinak. Kita jaga habitat & keberlanjutan bibit-bibitnya di alam pasti Lobster itu akan tetap ada, banyak sepanjang masa untuk kita ambil, makan & jual," tulis Susi, Selasa (17/12/2019).
Lobster, menurut Susi, merupakan sumber daya alam yang reneawble maka dari itu negara wajib menjaganya.
"(Lobster) salah satu dari sedikit SDA laut yang bisa diakses/ ditangkap dengan mudah oleh pancing, bubu dari para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dengan kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dengan benar & baik," kata Susi.
Wanita kelahiran Pangandaran ini berkeyakinan bahwa pengelolaan lobster yang dilakukan dengan instan, ekstraktif dan masif harus dilarang.
"Apalagi pengambilan plasma nutfahnya. Its A NO NO!" ucap Susi
Ia mengingatkan penurunan jumlah lobster hasil tangkapan nelayan yang terjadi di Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Sumatera.
"Sebelum tahun 2000an Lobster ukuran lebih dari 100 gram di Pangandaran & sekitarnya pada saat musim bisa 3 sd 5 ton per hari. Sekarang 100 kg/ hari saja tidak ada," kata Susi.
Baca Juga: ITB Targetkan Serap Donasi Rp 1 Triliun dari Alumni Lewat Salam Ganesha
"Satu nelayan pancing bisa dapat 2kg sd 5kg/hari. Sekarang mereka hanya dapat 1 atau 2 ekor saja. Lobster telah berkurang banyak (emotikon)," imbuhnya.
Susi pun membandingkan pengelolaan lobster yang dilakukan oleh negara-negara lain.
"Australia, India, Cuba dll yang ada Panulirus Hommarus (jenis lobster) mereka tidak ambil bibitnya, mereka ambil size tertentu saja. Australia min 1 pound & max size juga diatur. Yang besar bisa jadi indukan yang produktif. Mereka tidak budidayakan bibit, tidak ekspor bibit. Apakah karena mereka lebih bodoh dari kita?" ungkapnya.
Sederet kicauan Susi ini telah mendapatkan banyak respon dari warganet. Ada sekitar 800-1000 like yang diberikan warganet pada cuitan-cuitan tersebut.
Warganet yang berkomentar di cuitan thread tersebut pada umumnya mendukung protes yang dilakukan Susi.
Misalnya, komentar yang ditulis @Joenokia3,"Teruslah mengkritisi kebijakan yang merugikan banyak rakyat. Sehat selalu bu Susi".
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok