Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster.
"Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden Joko Widodo di Gerbang Tol Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (17/12/2019).
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Kerja Susi Pudjiastuti telah melarang perdagangan benih lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih.
Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar dari Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
"Yang penting nilai tambah ada di dalam negeri, apalagi? Apakah ekspor dan tidak ekspor hitungannya dari situ," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, pertimbangan yang harus diperhatikan bukan ekonomi atau lingkungan semata.
"Jangan kita hanya melihat lingkungan saja tapi nilai ekonominya dilihat, tapi jangan nilai ekonominya saja tapi lingkungan juga harus kita pelihara, keseimbangan antara itu yang penting, bukan hanya bilang 'jangan', mestinya keseimbangan itu yang diperlukan," tambah Presiden.
Saat ini KKP tengah mengkaji dan merumuskan kembali kebijakan pemanfaatan benih lobster bersama para pemangku kepentingan dan para pakar/ahli yang terdiri dari para peneliti dan akademisi, serta meminta masukan dan saran para pelaku usaha dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lobster di alam dan keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan.
Kebijakan yang tengah dikaji terutama berkaitan dengan pemanfaatan benih lobster hasil tangkapan di alam, dengan mengatur ulang perdagangan benih lobster dan rencana pengembangan teknologi pembesaran benih lobster hingga ukuran konsumsi di dalam negeri.
Baca Juga: Dukung Lobster Edhy Prabowo, Gerindra Semprot Susi: Nggak Usah Pencitraan
"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin diekspor itu juga tidak benar, saya kira pakar-pakarnya tahu bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster tidak diseludupkan, tidak diekspor awur-awuran tapi juga nelayan mendapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," tegas Presiden.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, per 12 Juni 2019 total ada 30 kasus penggagalan penyelundupan benih lobster. Setidaknya ada 1,9 juta ekor senilai Rp 1,18 triliun yang berhasil diselamatkan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025
-
Bolehkah JHT diklaim Segera Setelah Resign? Di Atas 15 Juta, Ada Aturan Khusus
-
Kereta Gantung Rinjani: Proyek 'Rp6,7 Triliun', Investor China Ternyata Tidak Terdaftar
-
Impor Teksil Ilegal Lebih Berbahaya dari Thrifting
-
Kilang Balikpapan Diresmikan 17 Desember, Bahlil Janji Swasembada Energi di 2026
-
Harga Bitcoin Anjlok ke 82.000 Dolar AS, CEO Binance: Tenang, Hanya Taking Profit Biasa
-
6 Fakta Uang Rampasan KPK Dipajang: Ratusan Miliar, Pinjaman Bank?
-
Cara Membuat QRIS untuk UMKM, Ini Syarat yang Harus Dipersiapkan
-
Alasan Menteri Maruarar Sirait Minta SLIK OJK Dihapus atau Pemutihan Pinjol
-
Pesan Bahlil untuk Shell dan Vivo: Walaupun Tidak Menjual Bensin, Kebutuhan Rakyat Tersedia