PUPR Jamin Konektivitas Kawasan Wisata Labuan Bajo

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jaringan jalan untuk mendukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk menciptakan 10 Bali Baru yang dapat menjadi lokomotif perekonomian Indonesia dengan menarik investasi baru, menambah lapangan kerja, serta meningkatkan jumlah wisatawan dalam lima tahun kedepan. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melaksanakan visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan pada lima KSPN yang telah ditetapkan Pemerintah.

KSPN tersebut yakni, Danau Toba di Sumut, Borobudur di Jateng, Manado Likupang di Sulut, Mandalika di NTB, dan Labuan Bajo di NTT. 

“Infrastruktur dasar harus terbangun terlebih dahulu, sebagai sarana bagi sektor lain dalam mengisi kegiatan pendukung pariwisata seperti: hotel, restaurant, penyelenggaraan event dan lain-lain,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Untuk mendukung konektivitas pada KSPN Labuan Bajo, pada tahun 2014 – 2019 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga secara bertahap telah melakukan peningkatan jalan di Jalan Lintas Utara Flores yang meliputi ruas Labuan Bajo – Terang – Pelabuhan Bari - Kedindi dengan panjang keseluruhan 141 km. Kondisi jalan tersebut kini telah beraspal sepanjang 18 km. 

Untuk tahun 2020, Ditjen Bina Marga akan dilakukan peningkatan pada beberapa ruas jalan, yaitu pada Jalan Nasional Labuan Bajo – Malwatar sepanjang 65,27 km, jalan akses Pariwisata Labuan Bajo sepanjang 12,76 km termasuk jalan akses ke kawasan pariwisata Batu Cermin dan jalan akses ke kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km. 

Ruas jalan yang direncanakan dibangun untuk mendukung KSPN Labuan Bajo yakni Jalan Lintas Utara (Lintura) Flores sepanjang 33 km. Biaya yang diperlukan untuk peningkatan dan pembangunan jalan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 420 miliar. (*)

Baca Juga: Soal Intoleransi, Bos Charta Politika ke Jokowi: Bapak Bukan Menteri PUPR