Ibu Kota Baru Negara Banyak Lubang Bekas Tambang, Ini Kata Menteri ATR

Suara.com - Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap salah satu kendala dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur ialah banyaknya lahan bekas tambang sehingga membutuhkan reklamasi atas lubang-lubang tersebut.

Menanggapi lahan bekas tambang yang berlubang tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tidak akan membangun fasilitas pemerintahan di wilayah tersebut.

"Kami enggak bikin Ibu Kota di atas lahan bekas tambang, kalau yang bekas tambang tersebut nantinya secara teknis mungkin kami akan lakukan reklamasi atau akan jadi bagian dari kolam. Kolam lumpur itu kan semua dari bekas tambang, itu kan bagus," kata Sofyan saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Sofyan pun memastikan pemerintah pusat akan membangun fasiltas dan infrastruktur penunjang Ibu Kota Negara di lahan yang bukan bekas tambang dan dirinya menjamin bahwa pembangunan fasilitas negara seperti gedung-gedung pemerintahan akan akan.

"Aman, kami enggak bangun di daerah itu, luas Ibu Kota itu 260 ribu (hektare), Jakarta kan 60 ribu (hektare), kami enggak bangun Ibu Kota di lahan bekas tambang," tegas Sofyan.

Sebelumnya Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan terdapat 109 lubang bekas tambang yang berada di wilayah sekitar kawasan calon Ibu Kota Negara.

"Ada 109 lubang tambang, baik dalam skala kecil maupun besar. Butuh biaya besar untuk reklamasi termasuk revegetasi penanaman ulang," kata Suharso saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Kendati demikian Suharso kemudian menyebutkan beberapa opsi dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan menggandeng pihak swasta dalam melakukan perbaikan lubang-lubang tersebut. Selain itu, masyarakat lokal juga akan dikerahkan dalam melakukan revegetasi lubang tambang.

Baca Juga: Jokowi soal Ibu Kota Baru: Bukan Apa-apa, Beban di Pulau Jawa Sudah Berat

"Solusinya adalah mengidentifikasi dulu. Dilakukan kerja sama dengan swasta, kemudian penanaman dengan tanaman lokal, pemberdayaan masyarakat lokal dalam reklamasi dan penanaman kembali," ujarnya.