Suara.com - Sejumlah Menteri Ekonomi Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat koordinasi di Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, agenda rakor kali ini untuk membahas progres pemindahan Ibu Kota negara.
Pantauan Suara.com di lokasi sejumlah menteri terlihat hadir, yang pertama hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dari agenda yang didapat rapat dimulai pukul 14:00 Wib, para menteri pun lantas masuk menuju ruang rapat bersama dengan Sri Mulyani yang sudah menunggu.
"Rapat IKN (Ibu Kota Negara) dan macam-macam," kata Wishnutama di Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2020).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran baru mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dia menyinggung beban yang ada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sudah sangat besar. Jokowi menyebut, populasi di Pulau Jawa mencapai 149 juta jiwa.
"Kami harapkan perpindahan ini perlu saya sampaikan bukan karena apa-apa karena memang beban yang ada di Pulau Jawa ini terlalu sangat berat," kata Jokowi di Balroom Hotel Aston Kartika, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.
"Coba dibayangkan kita memiliki 17 ribu penduduk di Indonesia tetapi di Jawa saja, itu 54 persen penduduknya. 54 persen penduduk Indonesia ada di Jawa 149 juta jiwa," kata dia.
Jokowi juga menyebut, 58 persen pergerakan ekonomi berada di DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerataan ekonomi di Indonesia menjadi sulit jika Jakarta tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
Baca Juga: Dituding Sebar Hoaks Banjir di Ibu Kota Baru, Warganet Ini Malah Ngamuk
“Kemudian pergerakan ekonomi itu 58 persen itu ada di pulau Jawa, khususnya di Jakarta sehingga pemerataan nya akan sangat sulit kalau itu kita teruskan,” jelas Jokowi.
Untuk itu, Jokowi ingin adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa atau dengan kata lain Jawasentris.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya
-
Laba Emiten Hary Tanoe Terbang 140 Persen
-
Gak Cuma Murah, Minyak Rusia Ternyata 'Jodoh' Buat Kilang Pertamina
-
OJK dan BEI Bongkar Data Pemilik Saham RI, Berharap Genjot Transparansi
-
Produksi Cat Nasional Tembus 1,5 Juta Ton, Pemerintah Soroti Pentingnya Keamanan Produk
-
Cara Perusahaan Asuransi Genjot Penetrasi Layanan
-
Direksi BUMN Karya Dipanggil Dony Oskaria Satu per Satu, Tentukan Nasib Restrukturisasi